7 Kepala Dinas Pemkot Surabaya Dirotasi Awal 2026, Gagal Capai Target Bisa Dicopot!

JawaPos.com - Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan rotasi besar-besaran, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga kepala dinas (OPD).

Ada tujuh kepala dinas yang dirotasi pada awal kalender kerja 2026 Pemkot Surabaya. Mereka adalah Lasidi yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Iman Kristian Maharhandono yang resmi memimpin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Hidayat Syah sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Mia Santi Dewi yang sebelumnya Kadis Sosial, kini sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangan, Yusuf Masruh yang sebelumnya Kadis Pendidikan, kini sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Lalu Febrina Kusumawati yang sebelumnya Kepala Dinkopumdag, kini sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dan Agus Iman Sonhaji yang sebelumnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa perombakan birokrasi ini bertujuan untuk memangkas struktur kedinasan agar efisien, percepatan riset dan penelitian melalui Brida yang dapat diakses antar Perangkat Daerah (PD).

“Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada Kadis yang menjabat lebih dari 3 tahun di satu posisi. Perputaran jabatan maksimal 2 - 2,5 tahun untuk memberikan pengalaman lintas fungsi,” tuturnya, Sabtu (3/1).

Eri meminta seluruh jajarannya untuk bekerja dengan hati nurani dan menjauhi praktik politik praktis, fitnah, maupun upaya saling menjatuhkan. Sebab sejatinya pemimpin hadir untuk melayani rakyat.

Nantinya setiap enam bulan sekali, pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya wajib membuat "Rapor Pejabat" yang akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban hasil kerja.

"Tunjukkan kepada khalayak ramai. Saya ingin keterbukaan. Jika dalam satu tahun outcome tidak tercapai dan nilai rapor di bawah 80, maka pejabat tersebut akan diturunkan, bukan sekadar mutasi," tegas Eri Cahyadi.

Selain melakukan rotasi jabatan besar-besaran, Pemkot Surabaya juga membentuk Satgas Premanisme dan Gugus Tugas Reformasi Agraria untuk mengatasi konflik horizontal di masyarakat.

"Tahun 2026 adalah titik perubahan. Cara memimpin Surabaya akan berbeda. Kita tunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang transparan, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," tukasnya.