Gubernur Jatim Khofifah Dorong Pelabuhan Jangkar Situbondo Jadi Alternatif Penyeberangan ke Bali

JawaPos.com - Antrean panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi belakangan menjadi sorotan masyarakat. Hal ini diduga dipicu oleh terbatasnya jumlah kapal yang beroperasi pasca Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono mengatakan bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan.

Salah satu isi suratnya adalah meminta Kementerian Perhubungan untuk mengaktifkan Pelabuhan Jangkar di Situbondo, sebagai alternatif penyeberangan ke Gilimanuk, Bali, sehingga kepadatan di Ketapang bisa terurai.

"Pelabuhan Jangkar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang, namun dengan memilah dahulu truk yang bertonase 40 ton ke bawah," ujar Nyono di Surabaya, Minggu (27/7).

Dengan catatan, harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk. Truk bertonase maksimal 40 ton bisa dialihkan lewat Jembatan Timbang Sedarum, Pasuruan menuju Pelabuhan Jangkar.

Selain pengaktifan Pelabuhan Jangkar sebagai alternatif, Gubernur Jatim Khofifah juga meminta penambahan armada kapal yang dapat melayani rute penyeberangan lintas Ketapang - Gilimanuk.

"Ibu Gubernur sudah bersurat ke Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang - Gilimanuk. Surat resminya baru akan kami kirim Senin (28/7)," imbuhnya. 

Nyono menuturkan bahwa surat Gubernur Jatim sudah ditandatangani sejak Sabtu malam (26/7). Adapun kapal yang diminta adalah kapal berkapasitas besar yang mampu melayani dermaga LCM (Landing Craft Machine).

Lebih lanjut, Nyono menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur secara wewenang tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

Sebab pengelolaan pelabuhan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

Sementara  otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjungwangi Ditjen Hubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

"Tetapi masalah Ini tetap menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Jadi, kami (Pemprov Jatim) harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir," seru Nyono.

Pihaknya mengaku telah menghubungi  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur Jatim.

“Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui Whatsapp, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal," tukas Nyono.