Tanpa Dokumen PBG, Pasar Buah Tanjung Sari Terancam Ditertibkan

JawaPos.com - Pasar Buah yang beroperasi di Jalan Tanjung Sari nomor 47 terancam tertibkan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya telah menerima laporan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bahwa pasar tersebut tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (dulu IMB, Red). DPRKPP akan segera memanggil pengelola pasar untuk memberikan klarifikasi.

Ketua Tim Penataan Bangunan DPRKPP Surabaya Sugeng Harianto mengatakan, bila terbukti tak mengantongi PBG, pengelola akan diberi waktu untuk melengkapi izin. Jika batas waktu tidak terpenuhi, dinas akan mengeluarkan peringatan. Bila peringatan tetap diabaikan, maka penertiban dilakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 37 Tahun 2023.

Koordinator Tim Kerja DPMPTSP Surabaya Yohanes Franklin menyatakan, hasil pemeriksaan perizinan Pasar Buah Tanjung Sari telah dikirimkan ke DPRKPP dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Dinkopdag) untuk segera ditindaklanjuti. “Urusan izinnya memang di kami, tapi pemanggilan dan peringatan menjadi kewenangan teknis,” katanya.

Kepala Satpol PP Surabaya M. Fikser menegaskan, pihak nya siap menertibkan bangunan yang tidak berizin. Namun, penertiban tetap menunggu permintaan resmi dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait. “Kami bergerak berdasarkan permohonan bangunan tanpa izin (bantip) dari dinas pengawas,” jelasnya.

DPRD Surabaya juga menyoroti masalah ini. Anggota Komisi B Budi Leksono menilai keberadaan pasar buah di kawasan industri seperti di Jalan Tanjung Sari membahayakan. Pasar menyebabkan keramaian di jalur sempit yang sebenarnya tidak diperuntukkan sebagai zona perdagangan.

Buleks, sapaan akrabnya, menegaskan pemkot tak boleh saling melempar tanggung jawab. Jika terbukti melanggar, pasar harus ditertibkan dan fungsi gudang dikembalikan sebagaimana mestinya. Yakni untuk penyimpanan barang atau aktivitas bongkar muat. (ata/ian/gal)