Ke Lapindo Sidoarjo, Menteri ATR/BPN Harapkan BPHTB Nol Persen

JawaPos.com–Hingga kini, persoalan tanah di lokasi lumpur Lapindo di Sidoarjo masih menjadi tanggungan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto meminta kepada Kantor Pertanahan Sidoarjo melakukan percepatan. ”Kami harapkan masyarakat mendukung program PTSL dengan menunjukkan data tempat lokasi kepada petugas ATR/BPN yang kemudian dikomunikasikan dengan petugas desa. Kalau itu lancar, semua program berjalan lancar karena didukung data,” ujar Menteri Hadi di sela-sela penyerahan sertifikat di pendopo Pemkab Sidoarjo, Jumat (5/5).

Hadi meminta masalah Lapindo diselesaikan dengan cepat agar tidak membuat masyarakat resah. Dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), permasalahan sertifikat bidang milik masyarakat di lahan lumpur Lapindo bisa selesai.

”Kami sampaikan, karena ini tugas berat kantor pertanahan dengan membuat peta, mendata lagi ke daerah dan memasukkan kembali di Pusdatin di Jakarta,” sambung Hadi yang didampingi Bupati Muhdlor, Kakanwil Jonahar, dan Kakantah Muh Rizal.

Tak hanya itu, Hadi juga meminta percepatan tanah-tanah wakaf bisa diselesaikan tahun ini. Jika diperlukan tambahan kuota, pihaknya akan mempriotitaskannya.

”Jika memang diperlukan tambahan kuota, kalau nanti dibuka, pasti saya tambah. Saya meminta Kakanwil Jawa Timur untuk mengingatkan saya,” ungkap Hadi, mantan Panglima TNI itu.

Sementara itu, Kakanwil BPN Jatim Jonahar berharap kepada kepala kantor agar pada awal hingga akhir bulan sudah ada data yang bisa disampaikan terkait PTSL, wakaf, maupun masalah Lapindo.

”Saya harapkan pada Mei, Pak Kepala Kantor sudah bisa mendata secara menyeluruh berapa sertifikat wakaf yang sudah terbit, pondok pesantren, langgar, madrasah. Sehingga kalau sudah tahu akan enak, tinggal berapa yang belum baru kita kebut,” sambung Jonahar, mantan Kakanwil BPN Jawa Tengah itu.

Di Sidoarjo, Hadi menyerahkan 299 sertifikat tanah. Dia meminta agar sertifikat tanah terdampak lumpur Sidoarjo selesai pada Mei.

Sertifikat diserahkan Hadi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Pendopo Delta Nugraha. Sertifikat juga diserahkan kepada perwakilan, BMN, PT PLN, serta perwakilan tempat ibadah.

Sebanyak 299 sertifikat itu meliputi BMD 261 sertifikat, BMN milik PPLS 5 sertifikat, PLN 3 sertifikat, tanah wakaf 28 sertifikat, tanah gereja 1 sertifikat, dan tanah Hindu Darma 1 sertifikat.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang akrab dipanggil Gus Muhdlor mengapresiasi permintaan Menteri ATR/BPN soal program PTSL. Diharapkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBHTB) nol persen.

”Kalau PBHTB nol persen kuota PTSL akan ditambahkan, ini merupakan tantangan bagi kami,” ucap Gus Muhdlor.