JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akan mulai diterapkan pada Senin, 6 Januari 2025 mendatang.

 

Namun hingga H-3, surat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (petunjuk teknis) dari pemerintah pusat belum diterima oleh pemerintah daerah. Termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

 

"Belum, masih menunggu juknisnya dari pemerintah pusat. Jangan sampai jangan sendiri, bisa salah kaprah awak dewe (kita semua)," tutur Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jumat (3/1).

 

 

Kendati demikian, Eri Cahyadi menyebut pihaknya telah membuat beberapa rencana terkait penerapan program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya dengan menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

 

Bahkan, Pemkot Surabaya siap mendorong pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat berpartisipasi secara aktif. Bagi UMKM yang belum memiliki NIB juga akan dibantu.

 

"Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan mendampingi proses pengurusan NIB. Setelah itu, kami akan melakukan pemantauan terhadap UMKM tersebut," imbuhnya.

 

 

Eri menilai program Makan Bergizi yang digagas pemerintah pusat, berpotensi menggerakkan perekonomian lokal. Terutama bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman (mamin).

 

"Kalau UMKM bergerak, maka perekonomian warga akan meningkat. Bahkan, jika diperlukan, kita (Pemkot Surabaya) siap mengalokasikan anggaran hingga Rp 1 Triliun untuk program ini," ujar Eri Cahyadi. 

 

Beberapa Perangkat Daerah (PD) terkait juga akan dilibatkan untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis. Di antaranya adalah Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Dinkopumdag.

 

"Kita akan didampingi Dinkes untuk gizi makanan harus seperti apa kualitasnya, didampingi oleh DLH terkait tepat masaknya, terus didampingi teman-teman koperasi untuk pengurusan NIB," tukas Eri.