Pemkot Surabaya-Bappenas Sinkronkan Data Kemiskinan 2022-2024

JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan sinkronisasi data kemiskinan dari 2022 hingga 2024 dengan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

”Kami memiliki perkembangan data dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dari data 2022, siapa saja yang masuk keluarga miskin, hingga dengan pendapatannya berapa. Kami juga bisa melihat usia yang produktif berapa,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Eri menjelaskan, mekanisme sinkronisasi data itu dilakukan dengan pencocokan antara data Regsosek 2022 yang diterima dari Bappenas dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan perkembangan data kemiskinan milik pemkot setempat hingga 2024. Penyamaan data untuk mempermudah pemberian intervensi kepada warga miskin (gakin) di Surabaya.

”Alhamdulillah, menu di aplikasi kami hampir sama persis dengan yang ada di Bappenas,” ujar Eri.

Berdasar data BPS yang diterima pemkot, lanjut dia, menunjukkan persentase kemiskinan di Surabaya mengalami penurunan. Pada 2021 angka kemiskinan sebesar 5,23 persen turun menjadi 4,72 persen pada 2022. Selanjutnya per Februari 2023 jumlahnya 4,65 persen.

”Target miskin ekstremnya nol, target kami di kemiskinan biasa di bawah 2 persen, maksimal di angka 2 persen,” ucap Eri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjat mengatakan, optimalisasi sinkronisasi data dibuka dengan tahap sosialisasi Regsosek dan pelatihan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (Sepakat). Agenda itu diikuti oleh 209 petugas dari perangkat daerah hingga kelurahan se-Kota Surabaya.

”Bukan hanya gakin, warga sejahtera dan prasejahtera pun terdata. Datanya sudah data semesta, kami data seluruh masyarakat Surabaya,” terang Irvan.

Dia menyatakan, data kemiskinan 2022 dengan 2024 bisa muncul perbedaan ketika disinkronkan. Sebab dipengaruhi upaya intervensi pemkot ke masyarakat.

”Pasti berkurang, karena Pak Wali sudah memberikan intervensi e-Peken, Padat Karya, Kampung Madani, hingga Kampung Pancasila,” ucap Irvan Wahyudradjat.

Perbedaan juga bisa terjadi karena faktor mekanisme pelaksanaan survei. BPS melaksanakan dalam jangka tahunan. Sedangkan Pemkot Surabaya setiap bulan melakukan pembaruan data.

”Karena memang BPS itu surveinya tahunan, anggarannya besar tetapi kalau kami punya sendiri, bisa update tiap bulan,” tutur Irvan Wahyudradjat.