Dituntut Gerak Cepat, PSSI Segera Putuskan Status Johar Lin Eng

JawaPos.com - PSSI, khususnya Komite Ekekutif (Exco) dipastikan tak bisa jalani libur akhir tahun dengan tenang. Sejumlah agenda penting sudah menanti untuk diputuskan. Termasuk menentukan nasib anggota Exco yang diciduk polisi, Johar Lin Eng.

Exco PSSI dipastikan menggelar emergency meeting awal 2019 nanti. Setidaknya, ada dua agenda penting yang harus diselesaikan. Pertama, pembahasan persiapan Kongres Tahunan PSSI, 20 Januari mendatang di Bali. 

Agenda kedua tidak kalah penting. Yakni pembahasan dugaan keterlibatan anggota Exco PSSI, Johar Lin Eng dalam kasus pengaturan skor. Selain itu, ada dua nama lain yang juga disebut dalam pusaran pengaturan skor. Yakni Papat Yunisal juga Hidayat, Exco PSSI yang sebelumnya sudah mundur untuk diputuskan statusnya.

“Agenda ini memang mendesak PSSI. Nanti juga akan dibicarakan dan diputuskan. PSSI harus punya sikap soal ini,” terang Gusti Randa, salah satu Exco yang ditunjuk sebagai juru bicara dalam kasus ini.

PSSI pun dituntut untuk melakukan aksi cepat. Apalagi, Tim Satgas Antimafia juga sudah bergerak dan sejauh ini sudah menetapkan empat tersangka terkait dugaan pengaturan skor di Liga 3 2018.

Namun demikian, PSSI tetap memberikan bantuan hukum kepada Johar Lin Eng yang tengah menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya. “Layaknya sebuah organisasi, kami tetap memberikan bantuan hukum kepada Exco yang tersandung masalah,” beber Gusti.

Terpisah, Emerson Yuntho, Koordinator Komunitas Sepak Bola Indonesia melihat bahwa keterlibatan salah satu Exco PSSI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus disikapi dengan bijak. “Mungkin ada opsi menonaktifkan yang bersangkutan, tetapi kenapa nggak diberhentikan saja sekalian,” ujarnya.

Sebab, lanjut Emerson, itu juga bisa menunjukkan bahwa PSSI cukup serius untuk berada dalam satu perahu untuk melawan mafia sepak bola Indonesia. “Ini kondisi yang luar biasa bagi PSSI. Jadi nggak bisa ditunggu lebih lama lagi, mereka harus putuskan lebih cepat,” sebut salah satu peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.