Hasil Audit PPATK Terbit, Jokdri Diduga Kuat Terlibat Pengaturan Skor

JawaPos.com - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono diduga kuat terlibat dalam pengaturan skor. Indikasi itu muncul setelah terbitnya hasil audit PPATK atas keuangan pria yang akrab disapa Jokdri itu.

"Ya betul indikasi sangat kuat ke arah situ," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (25/3).

Namun menurut dia, perlu pembuktian yang mendalam juga dengan beberapa dokumen yang saat ini sudah disita oleh Satgas Antimafia Bola Polri. "Itu akan diassesment lagi, dianalisa kembali," sebut Dedi.

Diketahui saat ini Jokdri sedang diperiksa Satgas Antimafia Bola Polri di Polda Metro Jaya setelah dua kali mangkir. Penyidik kata dia, akan memaksimalkan pemeriksaan dalam kaitan dengan pengerusakan, pencurian barang bukti dan tentunya akan dikaitkan dengan match fixing atau pengaturan skor.

Soal apakah ada potensi Jokdri jadi tersangka pengaturan skor, Dedi enggan berspekulasi. Akan tetapi kata dia hari ini akan dilakukan gelar perkara oleh penyidik Satgas Antimafia Bola.

"Ada keterkaitannya makanya nanti akan disampaikan hasil gelar perkara setelah proses pemeriksan saudara JD selesai. Nanti jam 4 akan diumumkan apa rencana tindak lanjutnya oleh Satgas," pungkas jenderal bintang satu itu.

Diketahui, Joko Driyono sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis 14 Februari lalu. Hingga saat ini penyidik belum melakukan penahanan terhadap Joko Driyono atas kasus penghancuran barang bukti itu.

Jokdri terancam dijerat dengan pasal berlapis. Dia disangkakan melanggar Pasal 363 yang terkait pencurian dan pemberatan serta Pasal 232 tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan.

Selanjutnya, Pasal 233 tentang perusakan barang bukti dan Pasal 235 KUHP terkait perintah palsu untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan di Pasal 232 dan Pasal 233.

Pasal-pasal tersebut pada intinya mengenai tindakan pencurian dengan pemberatan atau perusakan barang bukti yang telah terpasang garis polisi.