Jakarta dan Bali Jadi Lokasi PFII, Habib Idrus Soroti Potensi Keuangan Syariah

JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Jakarta dan Bali sebagai lokasi pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Kepastian tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pembentukan PFII segera memasuki tahap implementasi.

Menurut Habib Idrus, kehadiran PFII diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat jasa keuangan internasional, menarik investasi global, serta membuka sumber pembiayaan baru bagi pembangunan nasional. 

“Saya mengapresiasi gerak cepat Presiden dalam memberikan kepastian bahwa Pusat Finansial Internasional Indonesia akan dikembangkan di Jakarta dan Bali. Kecepatan ini penting agar momentum dan kepercayaan investor tetap terjaga, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia serius membangun pusat keuangan yang kredibel, berintegritas, dan berdaya saing global,” Jumat (14/08/2026) ujar Habib Idrus.

Ia menilai Jakarta dan Bali memiliki keunggulan yang saling melengkapi untuk pengembangan PFII. Jakarta dinilai telah memiliki ekosistem keuangan, kelembagaan, sumber daya manusia, serta infrastruktur bisnis yang relatif matang.

Sementara itu, Bali memiliki konektivitas internasional dan daya tarik global. Wilayah tersebut juga dinilai memiliki potensi untuk pengembangan family office, pengelolaan kekayaan, serta layanan keuangan internasional. 

Hal tersebut disampaikan Habib Idrus saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI. 

Namun, ia mengingatkan pengembangan PFII tidak cukup hanya mengandalkan kemudahan berusaha dan insentif fiskal. Indonesia, menurutnya, perlu memiliki proposisi nilai yang khas agar tidak sekadar meniru pusat-pusat keuangan seperti Singapura, Dubai, atau Hong Kong.

“Ekosistem keuangan syariah harus menjadi diferensiasi utama PFII. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, memiliki industri halal yang terus berkembang, serta mempunyai instrumen seperti sukuk, perbankan syariah, asuransi syariah, Islamic fintech, wakaf produktif, dan pengelolaan dana sosial syariah. Inilah keunggulan yang tidak dimiliki semua pusat keuangan dunia,” tegasnya.

Habib Idrus menekankan ekosistem keuangan syariah tidak semestinya hanya menjadi pelengkap. Menurutnya, prinsip dan produk keuangan syariah perlu terintegrasi dalam desain kelembagaan, regulasi, insentif, pengembangan sumber daya manusia, hingga strategi promosi PFII kepada investor global. 

“PFII harus menjadi jembatan antara modal global, khususnya dari negara-negara Timur Tengah dan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, dengan kebutuhan pembiayaan sektor produktif dan industri halal Indonesia. Dana yang masuk jangan berhenti pada transaksi keuangan, tetapi harus mengalir ke sektor riil, UMKM, infrastruktur, energi hijau, pangan halal, kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.