JawaPos.com - Sebanyak 8.400 karyawan PT. Sri Rejeki Isman atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, terakhir bekerja pada hari ini, Jumat (28/2). Hal ini setelah PT Sritex dinyatakan pailit.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, dalam menghadapi penutupan PT Sritex. Sebab, penutupan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu akan mengakibtkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ini tentu akan sangat menyedihkan dan memprihatinkan.
"Ujung-ujungnya, karyawan lagi yang jadi korban. Padahal, mereka ini bekerja secara profesional. Patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan. Baik oleh pemerintah, maupun perusahaan," ucap Saleh.
"Namun dalam situasi dan kondisi seperti ini, mereka yang kelihatannya harus rela berkorban. Padahal kebutuhan mereka saat ini tengah meningkat untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran," sambungnya.
Wakil Ketua Umum PAN itu berharap, agar pemerintah dapat mencari jalan terbaik bagi karyawan dan pekerja PT Sritex. Ia pun menagih janji Menteri Perindustrian yang menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki skema penanganan PT Sritex. Pasalnya, pemerintah memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada.
"Ya, sekarang kita perlukan menteri Perindustrian turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan. Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita) pasti memiliki jalan dan solusi," tegasnya.
Lebih lanjut, Saleh menekankan di tengah situasi perekonomian saat ini, tidak mudah mencari pekerjaan yang pas dan sesuai. Apalagi untuk 8000 orang lebih mantan karyawan PT Sritex. Ia meyakini, mereka tidak punya tempat mengadu. Karena itu, pemerintah harus proaktif untuk membantu.
"Mereka masyarakat kelas menengah. Tidak berpikiran ke langit. Sehari-hari hanya fokus menghidupi keluarga. Dan yang pasti, mereka juga sangat cinta Indonesia," pungkasnya.