Panglima TNI-Kapolri Teken MoU Pengamanan Pemilu

JawaPos.com – TNI-Polri berkomitmen untuk all-out mengamankan Pemilu 2024. Kemarin (5/10) Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang pengamanan pesta demokrasi tersebut.

Yudo menegaskan, sudah menjadi tugas TNI turut mengamankan pemilu. Termasuk memadamkan potensi masalah yang dapat mengganggu jalannya pemilu seperti telah disampaikan presiden. ”Membantu dalam pengamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Yudo seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peringatan HUT Ke-78 TNI.

Ada empat poin dalam MoU tersebut. Di antaranya, TNI akan membantu Polri melaksanakan operasi pengamanan pemilu. ”Tentunya itu nanti kami laksanakan sesuai dengan derajat kemungkinannya sejauh mana. Kami akan siapkan untuk itu,” ujarnya.

Soal netralitas, Yudo memastikan bahwa seluruh jajaran TNI sudah pasti netral. Mulai panglima TNI, kepala staf angkatan, hingga komandan satuan dan jajarannya. Mereka sudah dipagari agar tidak melanggar komitmen netralitas. ”Semuanya pasti akan berkomitmen untuk netralitas TNI,” katanya.

Yudo juga akan menjaga anak buahnya agar tidak terpengaruh pilihan politik para purnawirawan TNI. ”Saya nggak bisa pengaruhi beliau (para purnawirawan TNI, Red). Tapi, saya pengaruhi prajurit saya. Saya akan menekankan, semua personel TNI harus netral dan tidak boleh melanggar komitmen yang sudah menjadi harga mati bagi TNI,’’ tegasnya.

Sementara itu, para aparatur sipil negara (ASN) juga diingatkan lagi untuk menjaga netralitasnya selama pemilu. Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto telah meminta para atasan ASN untuk langsung menjalankan perannya melalui pembinaan dan pengawasan. BKN bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim satuan tugas (satgas) pembinaan dan pengawasan netralitas ASN.

Tim satgas tersebut, lanjut dia, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan keputusan bersama pada September 2022. Kementerian/lembaga yang terlibat, antara lain, BKN, Bawaslu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Haryomo juga meminta seluruh kepala kantor regional BKN se-Indonesia untuk turut mengawal netralitas ASN di wilayah kerja masing-masing. Para ASN juga diminta ikut menjaga situasi kondusif, khususnya saat masa kampanye dan pemilihan nanti. ’’Meskipun tampaknya kecil, like-dislike sampai penggiringan opini di media sosial bisa memicu perpecahan,’’ tegasnya.