KKB Makin Kejam, Wakil Ketua MPR: Evaluasi Kebijakan Dana Otsus Papua

JawaPos.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan rasa duka mendalam dan sangat prihatin serta menyesalkan terjadinya teror dan kekerasan. Bahkan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua  itu sudah sampai aksi pembunuhan sadis dan belum juga berakhir sampai saat ini.

Kejadian terbaru pada rabu (14 April 2021), guru, tukang ojek dan rumah Anggota DPRD setempat menjadi korban. Tentu tindak kekerasan ini tidak dapat ditolerir lagi.

Syarief Hasan juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas sekaligus mengevaluasi kebijakan penanganan KKB di Papua.

“Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Alokasi dana otonomi khusus (dana otsus) yang mencapai Rp127 Triliun hingga tahun 2020, ada hal-hal tertentu yang mesti dievaluasi menyikapi persoalan di Papua,” ujar Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menilai pendekatan ekonomi melalui instrumen dana otsus sepertinya belum mencapai hasil yang optimal. Walaupun alokasi dana otsus setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun juga belum menunjukkan hasil yang optimal.

"Indeks pembangunan manusia yang rendah dan kemiskinan yang tinggi tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pendekatan dana otsus ini?" tegas tanya Syarief.

Oleh karena itu, Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh. Apakah pemerintah di samping akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, dan melakukan tindakan tegas atas kondisi ketertiban masyarakat dan keamanan akibat perbuatan teror dan keji oleh kelompok-kriminal bersenjata terhadap Rakyat di Papua.

Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19

Kedua pilihan kebijakan ini tenyata belum berhasil bahkan tindakan teror dan kriminal KKB semakin meningkat ke skala yang berbahaya untuk keutuhan NKRI.

Menurutnya, tata kelola dana Otsus harus dievaluasi baik dari sisi perencanaan, penggunaan, maupun pertanggung jawabannya. Hal ini sangatlah penting karena dengan jumlah dana yang begitu besar dan hasil yang tidak optimal. Pemerintah pusat harus tegas dalam memastikan penggunaan dana Otsus secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam konteks domestik, penegasan status KKB jelas adalah Kelompok Kriminal Bersenjata yang memberikan legalitas dan hukum kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam menanggulangi terror kekerasan dan pembunuhan terhadap Rakyat sipil di Papua.

Adapun atensi publik dunia terhadap penyelesaiann Papua menjadi salah satu tugas Pemerintah (Menlu) untuk melakukan diplomasi yang efektif di berbagai forum internasional.

“Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, sehingga solusinya pun harus integratif dan comprehensif Namun begitu, pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB yang meneror warga sipil,” pungkas Syarief.