10 Capim KPK Dites Membuat Makalah, Berikut Daftar 14 Tema Pilihan DPR

JawaPos.com - Komisi III DPR RI menggelar agenda uji makalah terhadap 10 capim KPK yang telah lolos seleksi. Itu digelar usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi Calon pimpinan (Pansel Capim) KPK.

Makalah ini akan dipresentasikan saat mereka melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Rabu (11/9) mendatang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyatakan, terdapat 14 topik yang harus dipilih Capim KPK untuk dibuat makalah. Topik-topik dalam makalah tersebut mencakup seluruh kewenangan yang ada pada lembaga antirasuah.

"Ya misal persoalan penyidikan, SP3, dewan pengawas, termasuk tentang review sejak KPK berdiri sampai sekarang. Apakah ada kemajuan atau tidak. Ini agar kita tahu apakah calon-calon ini memahami sekian banyak problem," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9).

Berikut 14 topik yang disiapkan Komisi III DPR RI:

1. Perbaikan dan Peningkatan Tata Kelola Organisasi SDM KPK yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, serta Sistem Pengawasan terhadap Akuntabilitas dan Profesionalitas Internal Pegawai KPK.

2. Penguatan Kebijakan Internal dan Pemanfaatan Sistem Elektronik dan Teknologi dalam Peningkatan Akuntabilitas di Bidang Penegakan Hukum yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Tata Administrasi yang Baik.

3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam, Keuangan, dan Sumber Penerimaan Negara lainnya.

4.Peran KPK dalam Penguatan Aparat Penegak Hukum di Bidang Penegakan Hukum secara Efektif, Sinergis, dan Profesional melalui Kerjasama serta Koordinasi dan Supervisi.

5. Fokus KPK dalam Penguatan Arah Kebijakan dan lmplementasi Program Anti Korupsi untuk Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara.

6. Peran KPK dalam Melaksanakan Monitoring dan Percepakan Upaya Reformasi di Sistem Pelayanan Publik dan Penyelenggaran Pemerintah untuk Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.

7. Penyelesaian Utang Perkara yang Besar dan Menarik Perhatian Masyarakat di KPK secara Menyeluruh dalam Rangka Pengembalian Aset Negara serta Menimbulkan Efek Jera.

8. lnovasi dan Strategi Pencegahan Korupsi Bersama Seluruh Pihak secara Sinergis dan Efektif dalam menciptakan Reformasi Budaya Koruptif dan Pengenalan Resiko Korupsi di Indonesia.

9. Efektifitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Sektor Keuangan Negara, Perizinan dan Tata Niaga, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi darl Pendekatan Dampak dan Capaian Target Program Anti Korupsi KPK.

10. Pola Implementasi Tugas dan Wewenang KPK yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, dan Proporsionalitas.

11. Penguatan Peran Sektor Swasta dan Korporasi dalam Membantu Penciptaan Budaya dan Pendldikan Antl Korupsi.

12. Evaluasl Penindakan KPK: Ketergantungan KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Kesulitan Pengungkapan Perkara secara Menyeluruh.

13. Kewenangan Pemberian SP3 sebagai Bentuk Perwujudan Asas Keseimbangan, Profesionalisme, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum.

14. Pentingnya Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan dan Etik Seluruh Pegawal Termasuk pada Upaya Paksa dan Penyadapan yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, sebanyak 14 topik tersebut telah disusun oleh Komisi III yang dianggap mencerminkan kondisi KPK saat ini. Nantinya makalah ini akan jadi modal awal bagi Komisi III dalam menilai kemampuan 10 capim saat melakukan fit and proper test.

"14 pertanyaan ini kan hasil diskusi persoalan-persoalan yang hari ini jadi catatan-catatan bagaimana baik buruk KPK ke depan. 14 ini jadi patokan kami," jelas Desmond.

Diketahui, tepat pukul 14.30 WIB Ketua Komisi III Azis Syamsuddin memulai waktu pembuatan makalah. Mereka diberi waktu 90 menit atau hingga pukul 16.00 WIB untuk menyelesaikan makalah ini. Nantinya makalah ini akan dipelajari para anggota Komisi III sebelum melakukan fit and proper test pada Rabu dan Kamis, 11-12 September 2019.