PKS Desak Pemerintah Perjuangkan HAM Muslim Uighur

JawaPos.com - Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni menilai, tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur tidak bisa dibenarkan karena bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), apapun alasannya.

“Atas dasar kemanusiaan, dugaan tindakah pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Tiongkok harus dihentikan," ujar Farouk pada JawaPos.com, Jumat (28/12).

Pemerintah Tiongkok memang menyangkal melakuan tindakan diskriminatif yang melanggar HAM terhadap etnis minoritas Muslim Uighur. Sebab fasilitas yang dituding sebagai kamp tahanan tersebut hanya sebagai gedung pendidikan vokasi. Namun, Farouk meminta pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan lebih berperan aktif dalam membantu Muslim Uighur di Tiongkok.

Alasannya pertama, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sehingga harus tampil memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia sebagaimana ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

“Perlindungan terhadap etnis minoritas dari pelanggaran HAM di manapun harus diperjuangan dan menjadi komitmen kebangsaan atas dasar kemanusiaan,” katanya.

Kedua, politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri Indonesia.

Farouk juga menduga, adanya perlawanan dari etnis minoritas Uighur terhadap pemerintah Tiongkok akibat ketidakadilan perlakuan dan ketimpangan dalam hal kepentingan sosial budaya, akses ekonomi dan pendidikan, hingga geopolitik setelah migrasi besar-besaran ras Han ke wilayah Xinjiang.

Padahal kawasan ini sudah menjadi provinsi otonom semenjak tahun 1955 serta menjadi provinsi dengan wilayah administrasi terbesar di China, dengan nama resmi Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR).

Berhubung konstitusi negara menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif, maka pemerintah tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya.

"Artinya, Indonesia harus bersikap semestinya sesuai koridor konstitusi dalam menghadapi Tionglok yang banyak berinvestasi di dalam negeri," pungkasnya.