Dengar Dimiyati PPP jadi Caleg PKS, Ini Reaksi Anak Buah Romi

JawaPos.com - Legalisasi Pengurus Partai Persatuas Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy mendapat penegasan akhir dari Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, MA baru saja menolak kasasi kepengurusan Djan Faridz.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi menerangkan, sudah tidak ada lagi langkah hukum yang bisa ditempuh kubu Djan Faridz. Karena itu, dia menyarankan agar seluruh kader PPP lebih baik bersatu bergerak bersama untuk  pemilu 2019.

“Kami mempersilahkan teman-teman di sebelah (kubu Djan Fairdz, red) untuk bergabung, bukan pindah partai seperti yang santer diberitakan,  bahwa Dimyati terdaftar sebagi bakal caleg PKS," pada JawaPos.com, Senin (25/12).

Selain meminta seluruh kader kembali untuk membesarkan PPP, Baidowi juga berharap semua pihak bisa sama-sama menyudahi pertentangan politik di internal. 

“Toh persoalan hukum sudah tuntas, putusan PK 79, Putusan kasasi TUN 514 serta 4 putusan MK semuanya melegalisasi kengurusan PPP hasil muktamar Pondok Gede," pinta pria yang akrab disapa Awiek itu.

Selain kepengurusan yang legal, dia juga menegaskan, DPP PPP pimpinan Romi berhak untuk menempati kantor PPP secara legal dan sah tanpa gesekan sama sekali. 

“Khawatirnya kalau sampai ada gesekan lagi, pasti ada korban lagi dan ada bagian gedung yang rusak. semoga ini tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Terkait barang inventaris DPP, Awiek mengatakan, itu semua sudah kami amankan. Sementara barang yang bukan milik DPP sudah dipilah. 

"Silakan diambil secara baik-baik. Kita saat ini sedang mempersiapkan langkah menuju target tiga besar pemilu 2019," pungkasnya.