Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 25 Januari 2017 | 00.42 WIB

Minta Pelapor Pelajari Isi Pidato Megawati, PDIP: Awas Malu Sendiri

Megawati Soekarnoputri - Image

Megawati Soekarnoputri

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menanggapi santai laporan Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman terhadap ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri ke Bareskrim Polri.

Karenanya, tidak ada pembicaraan serius terkait laporan ini. "Nggak terlalu serius lah. Ha..ha..," ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (24/1).

Kendati demikian, dia meminta agar Baharuzaman sebagai pelapor sebaiknya mempelajari terlebih dahulu isi pidato yang disampaikan Megawati dalam HUT ke-44 PDIP itu. "Kalau dia tidak paham lalu dia laporkan, jadi malu sendiri nanti," tegasnya.

Dia meyakini, si pelapor tidak memahami isi dari pidato Megawati. Apa yang disampaikan ketua umumnya itu bicara soal kebangsaan dan peradaban bukan dalam hal meninstakan agama tertentu.

"Apanya yang penistaan? Saya kira yang melaporkan itu tidak memahami persoalan, isi dari pidato itu. Suruh pelajari dulu lah pidato itu," sebut Andreas.

Dia pun mempertanyakan motif laporan tersebut. "Pidato kok dilaporin. Apa isi pidato yang jadi persoalan? Penistaannya apa?" tuturnya.

Soal ideologi tertutup yang sempat disinggung Megawati dalam pidatonya, itu adalah antitesa dari ideologi terbuka. Dikatakan Andreas, ketua umumnya itu ingin menyampaikan bahwa agama adalah dogma. Jika masuk dalam wilayah politik, akan menjadi ideologi tertutup dan tidak akan bisa menjelaskan realitas sosial yang ada.

Dia menerangkan, Bung Karno telah memilih ideologi terbuka karena melihat realita Indonesia dengan masyarakat yang pluralis. "Kalau kita mau set back ke ideologi tertutup, ya tidak realistis, tidak sesuai dengan kenyataan Indonesia ini. Di situ lah, apa yang Ibu Mega maksud," tegas Andreas.

Lantas, apakah Megawati akan mengklarifikasi maksud dari pidatonya melalui mediasi dengan pihak-pihak tersebut? Katanya itu tidak diperlukan. Nggak ada persoalan politik atau hukumnya. Mediasi kan kalau ada persoalan hukum," sambungnya.

Apakah tim hukum PDIP bakal melayani laporan ini? "Siap aja. Cuma ya, apa ya, jadi terlalu naif," pungkas legislator asal NTT itu. (dna/JPG)

Editor: Muhammad Syadri
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore