Terima Kunjungan Parlemen Thailand, BKSAP DPR Dorong Implementasi Resolusi Myanmar

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana saat menerima kunjugan delegasi parlemen Thailand.

JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, Parlemen Thailand ingin meningkatkan kerja sama dengan Indonesia terutama bidang pendidikan. Hal itu disampaikan Putu setelah menerima kunjungan bilateral Parlemen Thailand di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

“Mereka lebih menekankan kepada kerja sama dalam bidang pendidikan, karena banyak beasiswa mahasiswa Thailand yang sedang bersekolah di Indonesia, salah satunya di Kota Yogyakarta. Kita terus ingin membangun kerja sama yang sudah terjalin sejak dahulu, sejak awal dan kita terus ingin meningkatkan kerjasama ini dalam berbagai bidang,” kata Putu dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Sabtu, (22/6).

Menurut Putu, Parlemen Thailand ingin mempererat hubungan dengan Indonesia. Karena itu, mereka tidak hanya mengunjungi Jakarta saja tapi juga ke Yogyakarta mengingat banyak mahasiswanya yang mendapatkan beasiswa di kota tersebut. Selain itu, mereka juga mengunjungi ke Bali.

“Mereka menyampaikan harapan mereka juga ke depan, kita juga banyak mengunjungi mereka di Thailand, tidak hanya di Bangkok tapi di kota-kota lainnya. Karena, hubungan Thailand-Indonesia merupakan kakak di negara ASEAN,” jelas dia.

Di samping itu, Putu juga mengatakan, pertemuan bilateral dengan Thailand juga membahas isu-isu sensitif di antaranya terkait resolusi Myanmar. Menurut dia, resolusi itu telah diputuskan dan implementasinya telah dievaluasi dalam Forum AIPA di Brunei Darussalam yaitu Forum AIPA Kaukus.

“Memang Indonesia sangat aktif ingin memastikan implementasi dari resolusi yang telah dikeluarkan dan diputuskan oleh AIPA, agar segera diimplementasikan resolusi tersebut. Memang sampai saat ini implementasi resolusi yang dilakukan, kita ingin mengakselerasi implementasinya salah satunya adalah mendorong terbentuknya satuan tugas atau task force,” jelas dia.

Menurut dia, satuan tugas atau task force ini diharapkan bisa melakukan engagement atau memediasi agar proses perdamaian dan demokrasi di Myanmar bisa segera terwujud. Tentu, Putu ingin Thailand serta negara-negara Asean seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan lainnya mendukung resolusi Myanmar segera diimplementasikan.

“Nanti secara formal kita akan dorong terus agar task force ini juga didukung oleh semua parlemen di kawasan ASEAN yaitu 9 parlemen, baik parlemen yang menjadi tuan rumah yaitu chairnya tahun ini adalah Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam, Singapura, Filipina, Malaysia,” jelas Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.

Tentunya, Putu ingin mengawal pembentukan task force yang merupakan inisiasi Indonesia untuk mengimplementasikan resolusi Myanmar dalam AIPA nanti. Saat itu, Putu melakukan pengawalan untuk memasukkan resolusi hingga akhirnya disetujui dalam Forum AIPA di Kamboja.

“Tentu, Indonesia di sini menjadi inisiasi dalam mendorong AIPA untuk membuat task force. Task force ini inisiasi Indonesia, saya kawal pada saat memasukkan resolusi dan resolusi itu disetujui semua negara waktu di Kamboja. Sehingga resolusi itu bisa masuk dan bisa diputuskan saat diadopt di Jakarta mengenai resolusi tentang Myanmar,” ungkapnya.