Stranas PK Sebut Makassar New Port jadi Salah Satu Pelabuhan dengan Rapot Hijau

Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8).

JawaPos.com - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyatakan, Makassar New Port menjadi salah satu pelabuhan yang memiliki rapor hijau. Pasalnya, telah melakukan evaluasi berbasis National Logistic Ecosystem (NLE).

Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan mengatakan, NLE merupakan salah satu program pemerintah yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor maupun pergerakan arus barang antar daerah.

“Dari hasil evaluasi STRANAS PK, Makassar New Port higga awal 2024 memiliki rapor hijau. Dari 46 Pelabuhan utama yang menjadi fokus, lima pelabuhan memiliki rapor hijau,” kata Pahala dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2).

Deputi Bidang Pencegahan KPK ini menjelaskan, ada delapan indikator evaluasi NLE. Salah satunya penerapan single billing online untuk mencegah terjadinya praktik pungli.

Sementara untuk pelabuhan lainnya, kata Pahala masih perlu dilakukan perbaikan. “(Karena, red) 29 pelabuhan (berapor) kuning dan 12 pelabuhan berapor merah,” tegasnya.

Pahala berharap, Makassar New Port yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 22 Februari bisa mendorong digitalisasi pelabuhan di Indonesia Timur.

“Ini untuk efisiensi dan efektivitas layanan,” ungkapnya.

Baca Juga: Megawati Dukung Hak Angket, Todung Tegaskan PDIP Tak Akan Makzulkan Presiden

Selain itu, digitalisasi pelabuhan bisa memudahkan proses investasi di Indonesia untuk menggerakkan perekonomian. “Stranas PK mendorong digitalisasi dan integrasi sistem dari setidaknya 18 kementerian/lembaga yang terlibat dalam layanan pelabuhan,” jelas Pahala.

“Penyebabnya sistem dari kementerian dan lembaga yang beroperasi dalam layanan pelabuhan tidak terintegrasi menyebabkan pelayanan tidak efisien karena sistem yang terpisah dan tentunya membuka peluang pungli yang berujung pada tingginya biaya layanan pelabuhan,” pungkasnya.

Editor: Kuswandi