Ketum PPP Minta Sekjennya Cabut Tanda Tangan Hak Angket KPK

JawaPos.com - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy meminta anggotanya di DPR, Arsul Sani untuk menarik tanda tangan usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, fraksi partai berlambang Kakbah itu menyatakan tegas menolak hak angket itu.

"Kita akan intruksikan penarikan tanda tangan yang bersangkutan (Arsul)," kata Romi dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Sabtu (29/4).

Memang, sebelumnya Arsul yang juga sekretaris jenderal PPP itu menandatangani usulan hak angket sebagai anggota komisi III DPR. Kala itu pun belum ada keputusan dari Fraksi PPP.

Namun, setelah fraksi memutuskan untuk tidak melanjuti hak angket KPK maka seluruh kader PPP di DPR kata Romi harus mematuhi keputusan itu. "Faksi PPP sudah mengambil keputusan tidak melanjutkan angket ini dan itu lah yang sejak semula yang dibacakan dalam rapat paripurna kemarin," tegas legislator kelahiran Sleman itu.

Sementara sebagai anggota komisi XI DPR, Romi menyesalkan keputusan pimpinan rapat paripurna yang tidak mengindahkan interupsi dari fraksi-fraksi di DPR. Karenanya, Fraksi PPP akan melayangkan surat protes secara tertulis kepada pimpinan DPR.

"Karena itu kami menyesalkan, dengan melakukan protes secara terbuka kepada pimpinan rapat paripurna yang kemarin mengambil keputusan sepihak," sebut dia.

Romi pun menegaskan bahwa proses keputusan hak angket itu cacat hukum. Karena hanya keputusan sepihak dan tidak diambil secara demokratis. "Kami menilai proses pengambilan keputusan angket ini cacat hukum. Karenanya kita, PPP, dengan tegas menolak angket KPK," pungkasnya. (dna/JPG)