Pemerintah Butuh Yakinkan Siswa Bila Harus Berpindah ke SKB

JawaPos.com- Rencana Pemkot Surabaya meluncurkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk mengantisipasi putus sekolah mengundang tanya sejumlah siswa. Mereka ragu kualitas sistem baru tersebut akan sama dengan pendidikan formal. Karena itu, pemkot membutuhkan waktu untuk meyakinkan mereka. Dengan demikian, bila benar-benar putus sekolah, mereka bisa belajar dengan senang hati.

Catatan pemkot bagi siswa yang rentan putus sekolah memang cukup tinggi. Jumlahnya 11.686 siswa. Tidak heran ketika SMA/SMK menerapkan pembayaran SPP, banyak siswa yang kesulitan biaya. Di beberapa SMA/SMK, capaian penerimaan SPP kerap tidak sampai 100 persen.

Kendati SKB diprioritaskan untuk siswa rentan putus sekolah, beberapa siswa kategori tersebut menyatakan belum berminat mendaftar. Salah satunya diungkapkan Olivia Giatemala, siswi SMAN 6 Surabaya. ”Sepertinya saya tidak berminat mendaftar di SKB,” terangnya.

Pelajar kelas XI IPS 1 itu tidak tertarik mendaftar lantaran beberapa hal. Pertama, sudah telanjur nyaman belajar di sekolahnya. Kedua, dia tidak begitu berminat mengikuti program keahlian yang ditawarkan SKB.

Meski begitu, dia mengungkapkan memang sempat mengalami kesulitan ketika harus membayar SPP. Yakni, sekitar Rp 150 ribu per bulan. Namun, setelah mendapatkan keringanan membayar, masalah tersebut dapat teratasi.

Olivia menyatakan ragu dengan SKB. Sebab, sistemnya belum gamblang. Apakah kemudian yang masuk ke SKB bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ataukah tidak. Selain itu, dia belum memahami mekanisme belajar di SKB. ”Ini nanti diakui atau tidak. Jadi masih ragu-ragu,” terangnya.

Tidak tertariknya siswa beralih ke SKB juga disampaikan Alief Dias Afrizal. Meski tercatat sebagai siswa rentan putus sekolah, Alief tidak ingin pindah sekolah. Dia sudah telanjur betah belajar di SMKN 5 Surabaya. ”Saat ini saya sudah kelas XII, jadi tidak perlu pindah,” terangnya.

Dia mengungkapkan, bisa belajar di SMKN 5 sudah merupakan sebuah cita-cita yang diinginkan selepas lulus SMP. Untuk itu, dia tidak rela jika harus meninggalkan sekolah dan beralih ke sekolah lainnya. Tawaran SKB yang menggratiskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang masuk sekolah tersebut tidak begitu menarik minat Alief. Menurut dia, saat ini orang tuanya masih cukup mampu untuk membiayainya bersekolah di SMKN 5.

Siswa jurusan teknik kimia industri tersebut bahkan mengusulkan kepada pemkot untuk memberikan opsi lain terkait bantuan agar siswa tidak menjadi putus sekolah. Menurut dia, selain mendirikan SKB, pemkot harus memberikan dukungan kepada siswa yang sedang menempuh pendidikan di SMA atau SMK. Terutama untuk siswa tidak mampu. Mereka bisa diberi beasiswa pendidikan. ”Mungkin ini jadi solusi agar siswa seluruhnya tidak pindah. Tapi bisa tetap bersekolah,” terangnya.

Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Surabaya Imam Rochani kurang sependapat mengenai rencana pendirian SKB tersebut. Lebih baik pemkot memberdayakan PKBM yang sudah ada.

Kondisi PKBM di Surabaya saat ini hidup dan berkembang dari pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, bantuan dari pemkot sebatas pada uang transpor yang diberikan kepada tutor (pengajar) setiap bulan. Besarnya hanya Rp 150 ribu.

Saat ini di Surabaya ada sekitar 36 lembaga PKBM yang tersebar di berbagai wilayah. Seluruh lembaga tersebut telah membawahkan beberapa kejar paket di setiap jenjang seperti paket A, B, dan C. ”Untuk paket C yang setara dengan SMA, jumlah pesertanya mencapai 2 ribu siswa,” jelasnya.

Selain itu, Imam sangsi dengan pendirian pendidikan nonformal yang diprakarsai pemkot tersebut. Sebab, sepengetahuan dia, lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM umumnya didirikan oleh masyarakat secara langsung. Bukan oleh pemerintah. ”Proses pendiriannya juga tidak sebentar,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan tidak mau berkomentar soal SKB ketika ditemui Jawa Pos. Meski SKB akan berlangsung mulai September, Ikhsan belum mau menjelaskan teknis perekrutan peserta SKB. Termasuk masalah dana. Dia tidak mau menyebut angka pasti yang akan dialokasikan untuk SKB.

Meski demikian, dia mengatakan akan membuat konferensi pers terkait hal tersebut. Karena itu, untuk sekarang, dia enggan berbicara banyak tentang SKB. Dia berdalih, semua penjelasan tentang program tersebut bakal dibahas dalam pertemuan terbuka dengan media massa. ”Nanti disampaikan di konpers,” katanya.