Bawaslu Terima Laporan Politik Uang, Ahok-Djarot Terlibat?

JawaPos.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengaku telah menerima tujuh laporan politik uang dalam bentuk bagi-bagi sembako selama masa tenang pilkada. Kasusnya terjadi di Jakarta Barat sebanyak dua laporan.

Kemudian di Jakarta Utara satu laporan, Kepulauan Seribu satu laporan, Jakarta Selatan itu dua laporan dan Jakarta Timur satu laporan. "Jadi ada tujuh sampai hari ini. Ini titik lokasinya yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat atau dari pengawas lapangan kita yang berada saat itu di lapangan," katanya, Selasa (18/4).

Setelah mendapat laporan-laporan itu, Bawaslu DKI langsung melakukan tindak lanjut dengan memanggil para saksi, pelapor dan pihak terlapor. Namun, Mimah mengaku hingga kini Bawaslu DKI belum bisa mengonfirmasi pihak mana yang diduga melakukan praktik politik uang itu.

"Jadi sampai hari ini ketika kita minta yang keterangan saksi-saksinya itu, termasuk terlapornya yang diduga akan membagikan, itu belum teridentifikasi paslon mana pun," ujarnya.

Dijelaskannya, soal aksi bagi-bagi sembako itu sebenarnya dilarang jika untuk mempengaruhi pemilih agar mereka memilih calon tertentu.

Jika terbukti melakukannya, lanjut Mimah, akan dikenai sanksi pidana. "Sanksi pidananya itu penjara antara 36 sampai 72 bulan. Dan dendanya itu antara 200 juta sampai Rp 1 milyar," tuturnya.

Apabila Bawaslu DKI berhasil membuktikan calon tertentu yang melakukan politik uang, maka keikutsertaannya dalam kontestasi pilkada bisa dianulir. "Didiskualifikasi. Jadi memang berat sekali sanksinya," tegasnya.

Sebelumnya, ada beberapa kasus ditengarai timses Ahok-Djarot melakukan politik uang melalui bagi-bagi sembako. Namun, hal itu dibantah keras oleh Tim Pemenangan Ahok-Djarot.

"Tim pemenangan tidak ada program bagi-bagi sembako. Untuk hal menyangkut pasar murah, timses resmi kita juga tidak mengadakan acara pasar murah," tegas Anggota Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat Bidang Sumber Daya dan Kreatif, Aria Bima.

Jika pun ada yang didapati menggelar pasar murah, Aria berujar bahwa itu hanya inisiatif relawan atas nama pribadi. "Timses mengimbau harus pasar murah. Bagi warga miskin yang memerlukan kebutuhan pokok," pungkasnya. (uya/JPG)