JawaPos Radar

Sosialisasikan Program BI, Transaksi Nontunai Jadi Keniscayaan Global

03/06/2018, 15:27 WIB | Editor: Dimas Ryandi
transaksi non tunai
Pengguan Jalan Tol saat sedang bertransaksi nontunai di gerbang pintu tol. (JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Gerakan nontunai yang sudah menjadi program bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus disosialisasikan ke sejumlah kalangan masyarakat. Salah satunya adalah kaum muda dan mahasiswa. 

Anggota Komisi XI DPR yang membidangi perbankan dan keuangan negara Mukhamad Misbakhun memanfaatkan bulan Ramadan kali ini untuk ikut serta menyosialisasikan gerakan non-tunai.

Misbakhun
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun saat ikut menyosialisasikan gerakan transaksi non tunai di Kampus Univeristas Merdeka. (JawaPos.com)

Sosialisasi itu digelar dalam bentuk seminar nasional bertajuk ‘Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Bertransaksi Nontunai’ hasil kerja sama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Merdeka (Unmer) Pasuruan dengan Manifest Institute di Pasuruan, (02/06).

“Mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa, saat ini harus berperan dalam melakukan sosialisasi transaksi non tunai kepada masyarakat. Pasalnya, hal ini digunakan untuk menyederhanakan cara bertransaksi di masyarakat dan Indonesia bisa terbuka dengan sistem digitalisasi yang berkembang,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya.

Misbakhun menjelaskan, persaingan global menuntut perbaikan dan kecepatan, termasuk dalam bertransaksi. Untuk itu, paparnya, Presiden Joko Widodo telah mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk mulai beralih menggunakan transaksi nontunai dalam proses keuangan. 

Legislator Golkar yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir soal transaksi nontunai. Sebab, ada Bank Indonesia (BI) yang mengoperasikan sistem pembayaran nontunai.

“Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Dia mengelola devisa, menjaga stabilitas harga dan nilai tukar mata uang kita," terang dia.

Lebih lanjut, Misbakhun juga menjelaskan landasan hukum sistem pembayaran nontunai. Menurutnya, hal itu sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Bank Indonesia. 

“Ketentuannya menyatakan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Asisten Manager Pengawasan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Malang Putri Sofia menekankan bahwa transaksi nontunai merupakan keniscayaan global yang tak bisa dihindari. 

"Sekarang kan tidak mungkin kita membawa uang tunai dalam jumlah yang besar lebih dari satu miliar," ujar putri.

Bahkan, lanjut dia, beberapa program pemerintah pusat saat ini seperti bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) juga sudah menerapkan sistem nontunai. Pembayaran tol, pembelian tiket kereta, pesawat dan lain-lain juga sudah menggunakan transaksi nontunai.

"Jadi, mari kita bersama-sama terus mensosialisasikan ini kepada masyarakat agar warga tidak kesulitan saat akan melakukan transaksi non tunai," harapnya di seminar yang juga dihadiri  Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ronny Winarno itu.

(jpg/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up