Politik Biaya Tinggi Dinilai jadi Penyebab Oknum Politisi Tak Jujur

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengkampanyekan agar publik dapat memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta calon legislatif yang mempunyai integritas dan jujur. Terlebih belum lama lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bowo Sidik Pangarso yang merupakan legislator Golkar Dapil II Jawa Tengah.

Dalam OTT tersebut KPK menemukan tumpukan uang yang berada di dalam 82 kardus dan 2 kontainer. Rencananya uang tersebut akan digunakan Bowo untuk 'serangan fajar' jelang Pemilu 2019.

Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikchar Hadjar menilai, saat ini sulit untuk mencari politisi yang mempunyai integritas dan jujur. Hal ini terjadi karena sistem politik memaksa para aktor politik untuk tidak berlaku jujur.

"Karena itu tidak heran ketidakjujuran itu korupsi. Oleh politisi sudah seperti udara untuk bernapas, politik biaya tinggi ini menyebabkan sebagian besar politisi menutupi kebutuhan biayanya dilakukan dengan cara yang tidak jujur. Anehnya ini diterima sebagai sesuatu yang alami, semua orang permisif memaklumi," kata Fikchar kepada JawaPos.com, Rabu (3/4).

Oleh karena itu menurut Fikchar wajar jika KPK secara terus menerus mengkampanyekan publik agar 'pilih yang jujur'. Sebab lembaga antirasuah ikut bertanggung jawab pada pencegahan praktik korupsi.

"Pencegahan pemberantasan korupsi harus terus menerus dilakukan, agar timbul kesadaran para politisi tidak melakukan korupsi jika sudah duduk sebagai anggota DPR," tegas Fikchar.

Dalam konteks tidak jujur, kata Fikchar, yang berkaitan dengan sistem politik harus dilakukan reformasi, terutama dalam pola rekruitmen kader. "Karena dengan sistem pemilihan seperti sekarang ini lebih banyak orang berduit, tapi tidak cerdas politik yang nenguasai caleg caleg parpol," sesal Fickhar.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kembali mengajak masyarakat untuk mengingat dan memahami slogan 'pilih yang jujur' sebagai sikap yang harus diambil dalam Pemilu 2019 ini.

Menurut dia, para pemilih harus bersikap jujur dengan cara menolak setiap bujukan atau pemberian uang lserangan fajar dan tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan politik uang.

"Karena hal tersebut akan mendorong mereka korupsi saat menjabat. Yang terpenting, KPK juga mengajak kami semua memilih calon yang jujur, memenuhi janji-janji kampanye dengan setulusnya," jelas Basaria, Sabtu (30/3).