Pengamat Sebut Sistem PPDB DKI Dari Segi Usia Sudah Tepat

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menggunakan usia sebagai tolak ukur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020. Hal tersebut pun menjadi permasalahan yang membuat mayoritas masyarakat menolak.

Menanggapi hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji berpendapat bahwa apa yang dilakukan Disdik DKI sudah tepat, yakni terkait pemerataan pendidikan.

Sebab, berdasarkan neraca pendidikan daerah (NPD) di DKI Jakarta 2019, terdapat 20 persen anak usia SMA dan SMK, 18 persen anak usia SMP san lebih dari 4 persen anak usia SD di kawasan ibu kota yang belum bersekolah.

"Itu kan besar. Pertanyaannya siapa yang mau mikirin mereka, apakah mereka terus ngga punya hak untuk sekolah. mereka yang beberapa tahun nggak sekolah ini didahulukan dan diprioritaskan, bagus kan, pemerataan pendidikan," ungkap dia ketika dihubungi JawaPos.com, Sabtu (4/7).

Kemudian, menurutnya, mereka yang tidak bersekolah ini berada dari kalangan menengah ke bawah. Sebab, anak didik yang keluarganya mampu tentu saja akan menyekolahkan anaknya bagaimanapun juga.

"Sekarang Pemprov DKI membuka akses untuk menerima anak-anak yang selama ini tidak sekolah. Mereka itu tidak sekolah karena (seleksi, Red) dengan nilai. Anak orang kecil (tidak mampu) pasti di bawah anak orang kaya (nilainya). Anak orang kaya kan bisa beli buku, bimbel, panggil guru les. Anak miskin kan tidak," tutur dia.

Mengomentari mayoritas orang dari ekonomi berkecukupan yang tidak terima anaknya gagal seleksi di sekolah negeri, Indra pun mempertanyakan alasan kenapa mereka sulit sekali menerima hal tersebut.

"Kenapa sih harus ngotot, apalagi yang keluarga menengah ke atas. Gunakan ini untuk memberikan didikan kepada anak yang baik, daripada mendidik anak supaya menghalalkan segala cara untuk mendapat keinginan. Ajarkan mereka untuk berbagi, ajarkan mereka berkeadilan sosial," tutupnya.