BPS: Jateng Provinsi Termiskin Adalah Narasi Menyesatkan!

JawaPos.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Adhi Wiriana menegaskan Jawa Tengah bukanlah provinsi termiskin di Pulau Jawa. Dia memastikan pemberitaan yang menyebut Jateng sebagai provinsi termiskin adalah hoax dan narasi yang menyesatkan.

"Terkait pemberitaan hari ini yang menyatakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita (sebagai acuan) Jateng menjadi daerah termiskin merupakan berita hoax," ujar Adhi di Kantor BPS Jateng, Rabu (30/3).

Dia menerangkan, PDRB per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk Jateng pada 2021 adalah Rp 38,67 juta per tahun. Jika dirata-rata, jumlah tersebut melebihi dari upah minimum yang telah ditentukan Pemprov Jawa Tengah.

“Tingkat pendapatan suatu daerah tidak linear dengan tingkat kemiskinan. Karena itu, PDRB disebut juga sebagai pendekatan kesejahteraan semu,” ucap dia

Guna menentukan tingkat kemiskinan di Jateng, selama ini BPS Jawa Tengah menggunakan basic needs aproach atau pengeluaran masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok. Metode itu melihat komponen dari makanan dan non makanan, seperti nasi, telur, pakaian, listrik, transportasi dan sewa rumah.

"Angka sekitar Rp 38 juta per tahun dari pendapatan per kapita itu betul. Dibagi 12 bulan hasilnya masih di atas UMP atau UMR. Kalau kita lihat perusahaan besar menumpuk di DKI Jakarta, Banten, Tangerang, dan Jabar. Ini mengakibatkan PDRB per kapita di sana tinggi. Tapi bukan berarti lebih kaya, karena yang menikmati kue pembangunan itu bisa jadi hanya 1.000 orang. Hanya mereka yang penghasilannya miliaran rupiah, sisanya kehidupannya rata-rata saja," papar Adhi.

Angka kemiskinan di Jateng saat ini mencapai 11,25 persen atau lebih tinggi dari angka nasional yang 9,71 persen. Adhi menegaskan, angka itu bukanlah menjadi yang termiskin.

Dia pun menyebut sejumlah provinsi yang berdasarkan data justru lebih miskin dibanding Jateng. Di DI Jogjakarta misalnya, memiliki tingkat kemiskinan 11,9 persen. “Kalau dilihat dari jumlah penduduk miskin, sebenarnya Jawa Barat dan Jawa Timur lebih tinggi, dengan 4 jutaan penduduk miskin. Sementara Jateng 3,9 juta," bebernya.

Dia menyebut, indeks gini rasio (tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran) di Jawa Tengah cukup rendah, yakni 0,368. Sedangkan, gini rasio provinsi lain seperti DKI, Jabar, dan DI Jogjakarta berada di atas Jateng dengan 0,4. Padahal jika angka tersebut semakin mendekati 1, menandakan adanya ketimpangan yang besar.

Adhi berharap, masyarakat lebih meningkatkan literasi statistik. Hal itu didukung dengan Indeks Pembangunan Manusia, yang di Jawa Tengah mencapai 0,3 persen. Angka ini di atas Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.

"Memang Yogyakarta IPM-nya di atas kita dengan 0,4. Namun, kita mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi data ini. Ini merupakan opini publik yang menggiring ke arah hoax, menjelang politik 2024, mungkin saja. Karena seolah-olah menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain," terang dia.

BPS pun telah membuka informasi seluas-luasnya untuk masyarakat. Baik itu melalui kanal jateng.bps.go.id maupun kanal bps.go.id. Selain itu, BPS Jateng juga memiliki kanal aplikasi One Touch Statistics BPS Jateng. (bay/ria)