Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Arahkan Kebijakan Pemerintah dalam Perbaikan BUMN dan MBG

JawaPos.com - Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8) menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang jelas. Termasuk dalam urusan pengelolaan anggaran negara.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, pidato kenegaraan tersebut bukan sekadar pidato politik, melainkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh presiden kepada rakyat Indonesia. Laporan itu diperkuat dengan data capaian konkret kinerja pemerintahan.

”Saya memberikan nilai 99,9. Bukan karena pidatonya bagus secara retorika, tetapi karena presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur. Ada output, ada outcome, dan ada arah yang jelas,” terang dia.

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laba BUMN pada 2024 tercatat sekitar Rp 186 triliun. Pada 2025, laba BUMN meningkat menjadi sekitar Rp 326 triliun atau tumbuh sampai 75,3 persen.

”Menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan efisiensi yang signifikan. Itu bukan angka kecil, menunjukkan aset negara dapat dikelola lebih produktif,” jelasnya.

Belum lagi dividen BUMN pada 2024 yang mencapai Rp 85,5 triliun. Iwan menyebut, angka itu memperlihatkan bahwa BUMN tidak hanya diposisikan sebagai korporasi negara, melainkan juga instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal dan pembangunan nasional.

Pesan penting dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo, lanjut dia, menunjukkan pesan penting terkait dengan keberanian pemerintah melakukan koreksi terhadap data, tata kelola, serta kinerja institusi negara. Dia menyebut, Prabowo tengah membangun budaya pemerintahan yang tidak puas dengan angka di atas kertas.

”Kalau ada yang perlu dikoreksi, dikoreksi. Kalau ada kebocoran, ditutup. Kalau ada aset negara yang tidak produktif, harus dioptimalkan,” imbuhnya.

Iwan menyebut, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak hanya bisa dilihat dari popularitas kebijakan. Peningkatan penerimaan, efisiensi anggaran, produktivitas BUMN, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat yang diterima masyarakat, juga menjadi penilai.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kebijakan itu dinilai memiliki dimensi yang jauh lebih besar dibanding sekadar pemberian makanan kepada anak sekolah.