Pemkot Surabaya Raih Penghargaan RTLH Tertinggi, Target Tuntaskan 7.196 Rutilahu pada 2027

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Upaya tersebut dijalankan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Atas komitmen tersebut, Pemkot Surabaya berhasil meraih Penghargaan Terbaik I Kategori Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertinggi dalam ajang Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 yang digelar di Grand City Convex Hall, Selasa (9/6/2026).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pembangunan Kota Pahlawan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Karena itu, pemkot terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Rutilahu. Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah lembaga, di antaranya Yayasan Buddha Tzu Chi, Ciputra, Pakuwon, Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli, dan Nurul Hayat. 

"Negara tidak akan kuat jika hanya pemerintah yang bergerak. Tapi hari ini dibuktikan, kekuatan gotong royong bisa menjadi satu kesatuan besar," ujar Wali Kota Eri, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan data Pemkot Surabaya, saat ini terdapat sekitar 7.196 unit rumah tidak layak huni yang masih membutuhkan penanganan. Untuk itu, Pemkot Surabaya menargetkan seluruh persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan.

Baca Juga:Tekan Biaya, Pemkot Surabaya Lelang Seluruh Mobil Bensin dan Beralih ke Kendaraan Listrik

"Tahun 2026 ini kita selesaikan 3.242 unit. Sisanya sekitar 3.896 unit akan kita rampungkan di tahun 2027. Harapannya, dalam dua tahun ke depan Rutilahu di Surabaya sudah selesai 100 persen," tuturnya .

Untuk mendukung target tersebut, sebanyak 2.240 unit rumah akan diperbaiki melalui APBD Kota Surabaya. Sementara 1.002 unit lainnya akan ditangani melalui pendanaan non-APBD atau dukungan CSR. Selain itu, terdapat bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 200 unit.

Wali Kota Eri menjelaskan perbaikan Rutilahu difokuskan pada komponen utama rumah, seperti atap, lantai, dinding, dan jamban. Program tersebut diprioritaskan bagi warga ber-KTP Surabaya yang masuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki status lahan yang sah serta tidak dalam sengketa.

"Sasaran penerima adalah warga ber-KTP Surabaya yang masuk dalam data desil 1-5 dengan status lahan yang sah atau tidak dalam sengketa," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian menegaskan penanganan Rutilahu menjadi salah satu fokus utama Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.