Pemkot Surabaya Raih Penghargaan RTLH Tertinggi, Target Tuntaskan 7.196 Rutilahu pada 2027

"Di Surabaya kawasan kumuhnya sudah berkurang. Jadi salah satu atensi Pemkot Surabaya adalah untuk penanganan rutilahunya," ujar Iman.

Menurut Iman, penghargaan RTLH yang diterima Surabaya, menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemkot dalam menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat. Selain itu, penghargaan itu juga menunjukkan keberhasilan pemkot dalam membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program Rutilahu. "Termasuk melibatkan berbagai sektor untuk penanganan Rutilahu ini," katanya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemkot Surabaya menargetkan perbaikan 3.242 unit rumah pada 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 2.240 unit yang dibiayai melalui APBD dan 1.002 unit yang didukung melalui sumber pendanaan non-APBD.

"Di tahun 2026 ini kita ada rencana sekitar 3.242 unit yang akan dilaksanakan di Kota Surabaya dengan APBD-nya ada di 2.240 dan non-APBD-nya ada 1.002," jelasnya.

Iman juga menggarisbawahi bahwa program Rutilahu tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keterlibatan sektor swasta, organisasi sosial, hingga lembaga kemanusiaan dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan Rutilahu di Surabaya. "Jadi program Rutilahu tidak hanya dihandle oleh dana APBD Surabaya, tapi juga ada dana CSR," katanya.

Selain dukungan dari APBD dan CSR, program tersebut juga memperoleh bantuan dari pemerintah pusat melalui BSPS Kementerian PKP. Saat ini, bantuan yang telah teralokasi mencapai 200 unit rumah dan masih berpotensi bertambah sesuai kebijakan pemerintah pusat. "Kalau dari BSPS, saat ini 200 unit," tambahnya.

Iman juga menjelaskan penerima program Rutilahu harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Selain masuk dalam kelompok desil 1-5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), calon penerima juga wajib memiliki legalitas lahan yang jelas dan dapat dibuktikan secara administratif. "Punya sertifikat, terus punya alas hak, alas hak itu bisa berupa sewa kepada siapa atau IPT dan semacamnya," tuturnya.

Karena itu, Pemkot Surabaya tidak dapat melakukan perbaikan terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan ilegal. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang memenuhi ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. "Jadi alas haknya harus jelas dulu, (bangunan) tidak boleh (berdiri) di tanah ilegal," tegasnya.

Terkait target jangka panjang, Iman mengatakan bahwa Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan seluruh usulan perbaikan Rutilahu dapat diselesaikan pada 2027. Saat ini, jumlah usulan yang tercatat mencapai sekitar 7.100 unit rumah dan akan ditangani secara bertahap dalam dua tahun ke depan.

"Akhir 2026 kita handle sekitar 3.200 (unit), mungkin tahun 2027 sekitar 3.800 (unit). Jadi, harapannya dalam dua tahun ini sudah clear untuk urusan Rutilahu di Surabaya," ungkapnya.