alexametrics
Marak Kasus Pernikahan Pesanan

Pemerintah Perketat Izin Dokumen Persyaratan Pernikahan Antar Negara

26 Juli 2019, 00:30:49 WIB

JawaPos.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Kamis (25/7). Salah satu tujuannya, yakni memulangkan dua korban pengantin pesanan Tiongkok yang berasal dari Kabupaten Sanggau, Kalbar.

Sesampainya di sana, Retno langsung menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, dan Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili. Mereka membahas khusus upaya pencegahan kasus pengantin pesanan (mail-order bride). Yang kerap terjadi antara perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing melalui melalui agen jodoh. Khusus dalam kasus itu, pria asal Tiongkok.

Menurut Retno, pernikahan pesanan bukan masalah rumah tangga biasa. “Malah menjurus sebagai tindak pidana perdagangan orang sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007,” tegas Retno. Kemenlu melalui perwakilan di Negeri Panda, sudah menangani 32 kasus tersebut. Segala upaya telah dilakukan untuk memulangkan WNI korban pernikahan pesanan ke tanah air.

Retno menuturkan, kasus pengantin pesanan sangat kompleks. Membutuhkan penanganan yang komprehensif. Tidak memungkiri adanya iming-iming imbalan kepada korban untuk memuluskan kejahatan tersebut. “Sangat penting memutus mata rantai kasus pengantin pesanan melalui koordinasi pusat dan daerah,” ucap peraih penghargaan agen perubahan bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan oleh UN Women dan Partnership Global Forum (PGF) itu.

Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mengetatkan pengeluaran dan legalisasi dokumen persyaratan pernikahan antar negara. Kemudian, melakukan kampanye publik mengenai modus-modus pengantin pesanan dan bahayanya. Langkah tersebut juga menindaklanjuti kerja sama Indonesia-Tiongkok dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap permohonan pernikahan antara WNI dan WN Tiongkok.

“Indonesia dan Tiongkok juga berkomitmen memastikan adanya penegakan hukum terhadap agen perjodohan Tiongkok yang terlibat perdagangan orang maupun melanggar ketentuan hukum masing-masing negara,” jelas Retno.

Editor : Kuswandi

Reporter : Agas Putra Hartanto



Close Ads