Kiai Said Aqil Sebut Tambang Pemberian Jokowi Banyak Mudaratnya bagi PBNU: Kembalikan!

JawaPos.com - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj memberikan penjelasan, terkait alasan dirinya meminta agar tambang yang diberikan oleh pemerintah pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dikembalikan. Sebab, pemberian izin usaha pertambangan (IUP) itu banyak menimbulkan kerugian bagi PBNU dan kelestarian lingkungan.

"Mudaratnya kalau menusut Tafsir ini ya, menyangkut keselamatan jiwa, lingkungan, ekosistem tanah atau bumi, dan dikhawatirkan menimbulkan kefasekan yang artinya orang itu berperilaku semena-mena, maksiat, sampai kekufuran," kata Kiai Said Aqil Siradj dalam sebuah siniar Youtube, Kamis (11/12).

Ia mengamini, pemberian IUP itu diterima saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, pada 2017. Menurutnya, ia menduga awalnya pemberian tambang itu sebagai apresiasi dari pemerintah kepada ormas-ormas yang telah berjasa bagi negara.

"Pertama, saya dulu mendengar Pak Jokowi memberikan cost tambang kepada ormas, saya sambut gembira, barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. (Bentuk) apresiasi," ujarnya.

Namun, Kiai Said menyatakan setelah melakukan perenungan dan berpikir objektif, pemberian IUP kepada ormas lebih banyak mudaratnya daripada nilai baik. Salah satunya, soal keributan yang terjadi antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Chlil Staquf dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Menurutnya, Gus Ipul yang justru mendapat bekingan dari Rais Aam.

"Itu juga menjadi keretakan antara Ketua Umum dengan Sekjen, yang Sekjen dibelakangnya ada Rais Aam," tegasnya.

Ia tak memungkiri, pemberian IUP itu kini memunculkan ketegangan di internal PBNU. Ia pun mencotohkan terjadinya perang saudara di negara-negara lain akibat pertambangan.

"Jelas sekali madaratnya pada ormas, yaitu melahirkan ketegangan. Apalagi kalau kita lihat, di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadinya bersatu kompak perang saudara gara-gara tambang. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran seperti itu. Jadi kelihatannya ada kemaslahatan, kebaikan, nyatanya belum sampai kesana sudah pecah," cetusnya.

Karena itu, Kiai Said menyarankan agar IUP yang diterima oleh PBNU untuk dikembalikan ke pemerintah. Sebab, pemberian tambang itu merupakan jebakan agar ormas-ormas tidak bisa mengkritik atau memberi masukan kepada pemerintah.

"Oleh karena itu, menurut pendapat saya kembalikan, sebagai Mustasyar PBNU," pungkasnya.