Pekan Kedua Pasca Banjir Besar Aceh-Sumatera, Petugas Gabungan Antisipasi Penyakit di Lokasi Pengungsian

JawaPos.com - Penanggulangan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sudah memasuki pekan kedua. Petugas gabungan di lokasi pengungsian mengantisipasi penyakit yang berpotensi menyerang para pengungsi. 

Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sumbar pada 25 November-2 Desember 2025, Pusat Krisis (Puskris) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis sepuluh penyakit terbanyak yang ditemukan di lokasi-lokasi pengungsian. 

ISPA menjadi penyakit tertinggi yang tercatat di wilayah terdampak bencana di Sumbar. Kasus ISPA tercatat sebanyak 181 kasus, demam 131 kasus, darah tinggi 103 kasus, infeksi kulit 79 kasus, alergi 54 kasus, flu 43 kasus, nyeri otot 34 kasus, sakit kepala 32 kasus, vertigo 30 kasus dan asam lambung 28 kasus. 

”Di luar kasus yang ditemukan di lapangan, Puskris Kemenkes mengantisipasi potensi beberapa penyakit,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pada Sabtu (6/12).

Diantaranya penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan ISPA, penyakit berbasis zoonosis, penyakit leptospirosis, serta potensi penyakit lainnya yaitu malaria, DBD, chikungunya, campak, difteri dan pertussis. Untuk itu, Dinas Kesehatan Sumbar mengerahkan tim pendampingan manajemen krisis kesehatan. 

Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Sumbar Saiful Jamal menyampaikan, tim kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan dari Dinas Kesehatan Sumbar dan berbagai pihak sudah turun ke lapangan. Tim itu bertugas memantau potensi kondisi yang dapat memicu terjadinya penyakit di wilayah terdampak bencana.

”Tim Kesehatan Lingkungan juga menghitung kebutuhan toilet portable, memastikan ketersediaan air dan sanitasi, serta memantau penyakit yang mungkin berkembang setiap hari,” jelasnya.

Saiful mengingatkan agar warga yang memiliki kondisi tertentu seperti pasien cuci darah atau warga yang harus mengkonsumsi obat secara rutin segera melapor ke ke puskesmas, pustu, dan bidan desa. Tujuannya agar kondisi warga tersebut dapat dapat dimonitor sesuai dengan arahan dari Kemenkes.