Sultan Baktiar Najamudin: Gubernur Wajar Protes, Mereka Punya Tanggung Jawab Politik kepada Rakyat

JawaPos.com-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menilai aksi sejumlah gubernur yang memprotes pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab politik kepada rakyat di daerah.

“Para gubernur punya alasan kuat untuk menyampaikan keberatan,” kata Sultan di Jakarta, Sabtu (11/10). “Kebutuhan pembangunan dan tuntutan masyarakat daerah terus meningkat, sementara mereka juga harus menepati janji politik saat pilkada.”

Menurutnya, kebijakan efisiensi dan pemangkasan alokasi TKD dalam nota APBN 2026 bisa berdampak ganda terhadap agenda otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. “Mereka berhak mempertanyakan dasar kebijakan yang berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan di daerah,” ujarnya.

Meski begitu, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu memahami pemerintah pusat tentu memiliki alasan kuat dalam mengambil keputusan tersebut. Ia menilai para gubernur perlu merespons dengan perencanaan dan penganggaran yang lebih kreatif.

“Kita tetap harus apresiasi langkah para gubernur. Mereka menunjukkan kekompakan dan tanggung jawab politik,” tegas Sultan. “Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu mereka membutuhkan dukungan fiskal yang cukup untuk membiayai program-program prioritas dan pelayanan publik.”

Sultan mengingatkan, kepala daerah memikul beban besar dalam memenuhi janji-janji politik. Karena itu, ia menilai wajar jika kebijakan efisiensi TKD menimbulkan kekhawatiran bisa mengganggu kinerja dan menurunkan kepercayaan publik.

“Oleh karena itu, saya mengusulkan agar jabatan gubernur ke depan tidak lagi dipilih langsung,” ujarnya. “Pilkada langsung cukup di tingkat kabupaten dan kota, karena di situlah titik berat otonomi daerah.”

Dengan mekanisme pilkada tidak langsung, lanjut Sultan, gubernur bisa lebih fokus pada fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bupati atau wali kota. “Mereka tidak perlu menanggung beban politik langsung kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai sistem itu bisa menekan potensi disintegrasi di daerah-daerah tertentu. “Selain efisien, cara ini bisa memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah,” tutur dia. (*)