PBB Soroti Kekerasan Aparat Kepolisian pada Aksi Demonstrasi di Indonesia

JawaPos.com - Rentetan aksi demonstrasi yang ditanggapi secara respesif oleh aparat penegak hukum mendapat perhatian dunia Internasional. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR) menjadi salah satu pihak yang bersuara. 

Dalam pernyataan resminya di laman resmi OHCHR, Senin (1/9) waktu setempat, badan PBB tersebut menegaskan bahwa pihaknya memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks aksi demo nasional atas tunjangan parlemen/DPR, tuntutan langkah-langkah penghematan, hingga dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan. 

“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” tulisnya. 

OHCHR menekankan, pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul dan kebebasan berekspresi secara damai. Tentunya, sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengamanan aksi publik. 

“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” tegasnya. 

Atas aksi represif yang terjadi, bahkan telah menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia, OHCHR pun menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional. Termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.

“Penting juga agar media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independent,” pungkasnya. 

Sementara itu, dikutip The Straits Times, Selasa (2/9), Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani mengatakan, kondisi yang dialami Indonesia saat ini membutuhkan ruang dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik. Namun, penyelidikan menyeluruh atas tewasnya sejumlah korban selama aksi tetap harus dilakukans secara cepat dan transparan. 

“Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen hingga dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” ujarnya. 

Korban Diberi Bantuan oleh Negara 

Sementara itu, pemerintah berencana memberikan bantuan bagi para korban demo. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan, batuan diberikan bukan hanya pada warga sipil yang menjadi korban tapi juga pihak aparat.

“Jadi Presiden punya perhatian khusus, memberikan atensi, serta akan menindaklanjuti bagaimana membantu para korban,” ungkapnya dalam keterangannya Selasa (2/9).

Bantuan yang disiapkan beragam. Antara lain mencakup biaya pengobatan, dukungan pendidikan, hingga renovasi rumah. Yang jelas, kata dia, disesuaikan dengan kebutuhan korban/keluarganya.

“Kalau kita lihat nanti pasti sesuai kebutuhannya, untuk biaya sekolah, mungkin keluarganya, adiknya, orang tuanya. Mungkin juga ada perbaikan rumah atau renovasi rumah atau pembangunan rumah. Semua itu pasti tergantung asesmen,” paparnya.

Secara teknis, penyaluran bantuan akan dilakukan melalui kementerian terkait. Sementara pendataan kebutuhan dilakukan tim Istana.