Merebaknya Demo yang Berujung Kerusuhan dan Penjarahan: Akar Masalahnya Gagalnya Komunikasi Demokratis, Sosiolog Ingatkan agar Tak Terjebak Anarkisme

JawaPos.com-Gelombang protes telah merebak di berbagai wilayah di Tanah Air. Gerakan itu awalnya adalah bentuk dari keprihatinan dari tingkah polah para anggota dewan yang secara harfiah berjoget di atas penderitan rakyat, serta komentar-komentar yang kian menegaskan sikap nirempati mereka kepada rakyat yang seharusnya diwakili.

Arah gelombang protes itu menjadi semakin panas, penuh amuk-amarah, dan liar, setelah pengemudi ojol Affan Kurniawan menemui ajalnya usai dilindas rantis Brimob Polri. Bak menyiramkan bensin ke dalam bara api. Emosi yang tersulut pun berkobar kian membumbung. Demonstrasi yang awalnya berlangsung dalam suasana kondusif, dalam satu jentikan jari berubah menjadi aksi membara penuh anarkisme yang destruktif. Sejumlah bangunan milik pemerintah dan instansi Polri rusak atau dibakar massa. Tak hanya itu, rumah para pejabat ikut dijarah.

Rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya yang dianggap sebagai biang kerok kemarahan rakyat, porak-poranda usai diserbu massa yang tak hanya melakukan unjuk rasa, melainkan juga melakukan penjarahan. Rumah milik Menteri Keungan Sri Muyani pun tak luput dari aksi penjarahan.

Menanggapi fenomena tersebut, sosiolog dari Universitas Brawijaya (UB), Nike Kusumawanti, menyatakan, akar masalah dari rentetan kejadian tersebut adalah kegagalan komunikasi demokratis antara anggota legislatif dengan rakyat yang mereka wakili.  

Sosiolog yang concern pada isu gerakan sosial itu menyakan, demonstrasi dan kerusuhan yang dalam kerangka Habermas (Juergen Habermas, filsuf dan ahli teori sosial dari Jerman, Red.) digambarkan sebagai kegagalan fundamental dalam komunikasi demokratis. Elite politik sudah mengabaikan prinsip tindakan komunikatif dan hanya bertindak strategis untuk kepentingan pribadi.

Rumah Anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025). Rumah Uya Kuya porak-poranda setelah dijarah massa. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

’’Pernyataan Sahroni yang menyebut rakyat "bermental tolol" menunjukkan terputusnya dialog rasional dan munculnya penghinaan terhadap konstituennya sendiri. Kondisi ini diperparah oleh fenomena "dobel alienasi" jika meminjam dari perspektif Karl Marx (filsuf Jerman, Red.),’’ terang dosen yang saat ini sedang menempuh studi doktoral di Institut Studi Tiongkok dan Asia Pasifik, Universitas Nasional Sun Yat-sen, Taiwan, itu. ’’Maksudnya adalah, dari proses politik, rakyat tidak punya kontrol riil atas keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Kedua, kalau dari hasil politik, kebijakan yang dihasilkan DPR tidak mencerminkan kepentingan rakyat, dan dari sudut representasi. Artinya, wakil rakyat tidak benar-benar mewakili, tapi hanya (bermuatan) kepentingan pribadi,’’ tambahnya.

Sedangkan mengenai rangkaian aksi kekerasan dan anarkistis yang menyelimuti demonstasi dalam beberapa hari terakhir, Nike melihat itu adalah ekses dari kebingungan dan rasa frustrasi rakyat dalam memproses berbagai kejadian yang terjadi begitu cepat dalam waktu singkat. Banyak orang yang akhirnya kehilangan kejelasan tentang tujuan utama mereka.

’’Mereka harus memproses banyaknya momentum dan masalah sekaligus. Kemarahan terhadap korupsi, kesedihan atas kematian korban, dan frustrasi terhadap brutalitas aparat,’’ paparnya. ’’Kematian sopir ojek online Affan Kurniawan menciptakan turning point krusial yang mengubah karakter gerakan dari protes politik rasional menjadi ledakan emosional yang sulit dikontrol,’’ imbunya.

Di sisi lain, sosiolog dari Universitas Mataram (Unram), Oryza Pneumatica Inderasari, menganggap rentetan peristiwa tersebut sebagai alarm bahaya bahwa sedang terjadi ketidakadilan sosial di negara kita, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi, terutama penegak hukum dan anggota legislatif. ’’Sebagai sosiolog, saya melihat adanya ketidakpuasan struktural yang menjadi pemicu emosi massal, dinamika psikologi massa membuat kemarahan semakin meluas,’’ papar Oryza.

Mengenai kerusuhan dan penjarahan yang turut muncul di tengah ketidakpuasan masyarakat, menyoroti tentang aksi penjarahan yang juga terjadi. ’’Saya menyoroti penjarahan rumah crazy rich, lalu artis, kemudian juga pejabat. Hal ini dilihat sebagai ekspresi sosiologis sebagai akumulasi dari sakit hati dan ketidakadilan kolektif, serta simbol perlawanan terhadap ketimpangan sosial,’’ terang perempuan yang sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Airlangga (Unair) tersebut.

Oryza juga menuturkan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa memang hak konstitusional dan dilindungi undang-undang. Namun, harus diperhatikan bahwa anarkisme yang muncul bersamaan dengan aksi unjuk rasa dapat mengakibatkan pesan yang substansial menjadi kabur atau hilang sama sekali.

Dia pun mengingatkan, bahwa tidak seharusnya aksi unjuk rasa yang awalnya adalah murni ekspresi tulus dari hati nurani rakyat, dinodai dengan anarkisme dan pengrusakan. ’’Perlu dipahami bersama, bahwa anarkisme seringkali tidak sepenuhnya lahir dari emosi rakyat. Bisa jadi infiltrasi kelompok tertentu menunggangi momentum saat ini. Kemarahan artifisial tersebut justru akan menguntungkan agenda politik kelompok tertentu,’’ ungkapnya. (*)