Demo Tolak Kenaikan PBB di Pati Panas: Kronologi Lengkap hingga Ricuh, Gedung DPRD Dirusak dan Mobil Polisi Dibakar

JawaPos.com - Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, turun ke jalan pada Rabu (13/8) memprotes rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. 

Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan oleh Bupati Sudewo lima hari sebelumnya, massa tetap menggelar aksi. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai itu berakhir ricuh, meninggalkan kerusakan di sejumlah titik dan ketegangan di pusat kota.

Awal Mula Kebijakan Kenaikan PBB

Rencana kenaikan tarif PBB-P2 ini bermula dari keputusan Pemerintah Kabupaten Pati dalam rapat intensifikasi bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati. 

Melalui laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Sudewo menyebut penyesuaian hingga 250 persen diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menilai penerimaan PBB Kabupaten Pati selama ini terlalu rendah, yakni hanya Rp 29 miliar pada 2024. Angka itu kalah jauh dibanding Kabupaten Jepara (Rp 75 miliar), Rembang (Rp 50 miliar), dan Kudus (Rp 50 miliar), padahal secara luas wilayah dan potensi ekonomi, Pati dianggap lebih besar.

“PBB sudah 14 tahun tidak naik. Kesepakatan bersama, kenaikan sekitar 250 persen ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” kata Sudewo kala itu.

Gelombang Protes dan Pembatalan Kebijakan

Pengumuman tersebut langsung memicu protes luas. Warga menilai kenaikan 250 persen di tengah tekanan ekonomi akan membebani masyarakat, terutama petani dan pelaku UMKM.

Isu akan adanya demo besar di Pati merebak sejak awal Agustus. Tekanan publik kian menguat hingga pada Jumat (8/8), Bupati Sudewo resmi membatalkan kenaikan PBB-P2 setelah sebelumnya sempat viral dan menantang masyarakat bahwa dirinya tidak takut dengan aksi demonstrasi yang akan digelar masyarakat Pati.

Dalam pernyataannya di Pendopo Kabupaten, ia menegaskan tarif akan kembali ke besaran 2024.

“Bagi yang sudah membayar dengan tarif baru, selisihnya akan dikembalikan. Teknisnya akan diatur oleh BPKAD dan kepala desa,” ujarnya, didampingi Kajari, Dandim 0718, dan Kapolresta Pati.

Namun pembatalan tersebut tak meredam kemarahan sebagian warga yang merasa kebijakan ini tetap meninggalkan luka. Mereka memutuskan tetap turun ke jalan pada tanggal yang sudah direncanakan.

Pengamanan Ketat di Hari Aksi

Kepolisian Resor Kota Pati menyiapkan skema pengamanan besar-besaran. Sebanyak 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran Polda Jawa Tengah, TNI, dan instansi terkait dikerahkan. Titik-titik strategis seperti Kantor Bupati, Gedung DPRD, dan alun-alun dipasangi barikade dan kawat berduri.