Fenomena Bendera One Piece Bentuk Ekspresi Kekecewaan Rakyat, Legislator PDIP Tegaskan Bukan Tindakan Makar

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai maraknya pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece jelang HUT ke-80 RI merupakan bentuk ekspresi kebebasan sipil yang dijamin konstitusi.

"Ini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat," kata Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8).

Fenomena pengibaran bendera One Piece belakangan marak dilakukan masyarakat di berbagai daerah. Ia menekankan, bentuk ekspresi itu seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah.

"Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam ‘diam’, dalam bentuk sosial kultur," tegasnya.

Andreas secara tegas menolak jika pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan RI dianggap sebagai tindakan makar. Menurutnya, narasi yang digaungkan pemerintah untuk menangkal pengibaran bendera One Piece terlalu berlebihan.

"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar," ujarnya.

Anggota Komisi HAM DPR itu menilai, pemerintah sebaiknya merespons fenomena ini dengan pendekatan humanis dan persuasi yang manusiawi.

Ia pun memastikan, tidak ada pelanggaran hukum ataupun penghinaan terhadap simbol negara atas berkibarnya bendera One Piece. "Mereka hanya berekspresi dengan caranya, di zaman yang semakin terbuka dan maju," urainya.

Meski demikian, Andreas tetap mengimbau masyarakat untuk mengutamakan pengibaran bendera Merah Putih selama bulan kemerdekaan. "Untuk menghormati peringatan proklamasi, yang kita utamakan adalah Merah Putih," pungkasnya.