KKB Bantai Pendulang Emas di Yahukimo, Stafsus Menhan Lenis Kogoya Usul Kementerian ESDM Izinkan Orang Asli Papua Kelola Tambang Rakyat

JawaPos.com - Sebanyak 16 pendulang emas menjadi korban pembantaian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo pada April lalu. Mereka dituding sebagai intel dan dibunuh secara keji. Merespons peristiwa berdarah tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya mengusulkan agar pemerintah memberi izin tambang rakyat untuk Orang Asli Papua (OAP). 

Lenis menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Kamis (8/5). Dia menyampaikan bahwa saat ini TPNPB-OPM atau KKB sudah menyatakan beberapa daerah sebagai zona konflik atau area perang. Sehingga bila ada penambang liar, mereka akan membunuh para penambang tersebut. Peristiwa di Yahukimo bulan lalu adalah contoh. Dia tidak ingin hal serupa terulang lagi dan korban kembali berjatuhan. 

”Jangan sampai terjadi persoalan itu menyebar,” kata pria asal Papua yang sudah mendapat pangkat letkol tituler tersebut. 

Kepada KKB, Lenis mengingatkan mereka agar tidak sembarangan membunuh orang. Apalagi masyarakat sipil dan aparat keamanan yang tidak berdosa. Pendulang emas, lanjut dia, hanya mencari makan untuk keluarga, bukan datang untuk berperang. Menurut dia, izin tabung rakyat nantinya bisa dimanfaatkan oleh OAP untuk mengelola tambang tersebut dengan landasan hukum dan izin yang jelas. 

Masyarakat asli Papua itu juga bisa menerima kedatangan investor yang ingin mendulang emas di sana. Sehingga tidak ada lagi tambang-tambang liar yang berpotensi menjadi sasaran KKB. Lenis membayangkan, bila ada izin tambang rakyat, kesejahteraan OAP juga akan meningkat. Sebab, mereka bisa mengelola tambang-tambang tersebut. Tentu tidak sembarang, semua sesuai aturan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan di lokasi tambang. 

”Kami minta kepada kementerian ESDM, maupun pemerintah daerah, kita bisa memberikan izin pertambangan rakyat namanya. Jadi, mereka bisa dulang atau kerja sama dengan investor. Boleh kerja masuk, tapi harus orang Papua yang kelola, yang sama-sama jalan. Supaya dibantu, supaya ekonomi juga dapat membantu masyarakat,” kata dia.