Meski Pernah Melanggar Etik, Nurul Ghufron Ungkap Alasan Ikut Seleksi Calon Hakim Agung Karena Merasa Punya Kapasitas

JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan alasan dirinya ikut serta mendaftarkan diri menjadi Calon Hakim Agung (CHA) ke Komisi Yudisial (KY). Ghufron menyatakan, dirinya merasa terpanggil atas undangan seleksi CHA yang dilakukan KY.

"Saya merasa terpanggil atas undangan KY yang memanggil putera terbaik dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk menegakkan hukum," kata Ghufron dikonfirmasi, Rabu (16/4).

Ghufron tidak berbicara banyak soal pihak-pihak yang mengkritik dirinya lolos seleksi administrasi CHA. Ia hanya berharap, proses seleksi CHA mampu menemukan Hakim Agung yang terbaik untuk lembaga peradilan Indonesia.

"Semoga proses seleksi ini mampu menemukan calon Hakim terbaik bagi kebutuhan hukum Indonesia," tegasnya.

Tak dipungkiri, Nurul Ghufron lolos seleksi administrasi CHA. Hal ini setelah Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi administrasi Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025.

Berdasarkan draf yang diterima JawaPos.com, Nurul Ghufron tercatat mendaftar CHA Kamar Pidana. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember itu tercatat berada pada urut 43 dari 69 CHA yang lolos pada kamar pidana. Total terdapat 161 orang calon hakim agung yang berada pada kamar pidana dan kamar perdata, serta 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA yang lolos seleksi administrasi.

Padahal, Nurul Ghufron pernah mempunyai catatan kelam, terbukti melanggar kode etik saat masih menjadi Pimpinan KPK. Ghufron terbukti menyalahgunakan kewenangannya, lantaran membantu pengurusan mutasi aparatur negeri sipil (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan).

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan, seleksi CHA dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA itu dilakukan untuk memenuhi 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.

Hingga pendaftaran ditutup pada Kamis (27/3) dan kemudian diperpanjang hingga Kamis (10/4), KY telah menerima 183 pendaftar calon hakim agung konfirmasi dan 24 pendaftar calon hakim ad hoc HAM di MA konfirmasi.

"Namun, KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA. Seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan," kata Mukti Fajar dalam konferensi pers secara daring, Selasa (15/4).

"Selamat kepada calon peserta seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang lulus seleksi administrasi," sambungnya.

Sementara, Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq HZ menyampaikan, 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA yang dinyatakan lulus administrasi terdiri dari 68 calon hakim agung Kamar Pidana, 33 calon hakim agung Kamar Perdata, 40 calon hakim agung Kamar Agama, 7 calon hakim agung Kamar Militer, 4 calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 9 calon hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 18 calon hakim ad hoc HAM di MA.

"Bagi calon yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas pada Selasa s.d. Rabu, 29 s.d. 30 April 2025," ujar Taufiq.

Menurutnya, materi seleksi kualitas meliputi, menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus KEPPH, dan tes objektif. Para calon hakim agung yang mengikuti seleksi kualitas wajib menyerahkan karya profesi berupa soft copy dalam format PDF dan surat rekomendasi dari 3 orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas (kapasitas) dan kinerja calon hakim agung.

Persyaratan tersebut paling lambat dikirim pada 17 April 2025 ke alamat email: rekrutmen@komisiyudisial.go.id menggunakan format PDF.