Cegah Celah Korupsi, Presiden Prabowo Luncurkan e-Katalog 6.0, Diklaim Mampu Hemat Biaya Pengadaan Hingga 30 Persen

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi e-Katalog versi 6.0 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Peluncuran e-Katalog ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

“Katalog versi 6.0 ini diharapkan dapat mengurangi 20 persen hingga 30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40–50 persen,” tutur Prabowo.

Prabowo turut menyampaikan bahwa penggunanaan e-Katalog versi 6.0 ini akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang.

“Marilah kita wujudkan pemerintahan yang bersih melalui semua upaya leadership yang baik dan penggunaan teknologi tentunya. Di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” ujar Prabowo.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menjelaskan, pengembangan e-Katalog versi 6.0 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah.

Di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.

"Selain itu, pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa," ucap Luhut.

Luhut membeberkan, setidaknya ada lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20–30 persen pengadaan.

Kedua, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.

“Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online penyediaan barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks,” jelas Luhut.

Luhut mencontohkan, implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13 ribu penyedia. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Kelima, optimalisasi anggaran dengan melibatkan analisa data dalam sistem digital pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis. Sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.