Empat Tahun MEQR, Kemenag Telah Salurkan Lebih 306 Miliar kepada 12.741 Pokja Madrasah

JawaPos.com–Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen meningkatkan mutu guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan, di madrasah. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilakukan dengan memperkuat peran kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah guru bimbingan konseling (MGBK), kelompok kerja madrasah (KKM), dan kelompok kerja pengawas (Pokjawas).

Upaya itu dilakukan Kemenag melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Realizing Education’s Promise: Support to Indonesia’s Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform/MEQR).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, sejak 2020 hingga 2023, total ada 12.741 kelompok kerja yang tersebar di seluruh provinsi, yang menerima manfaat dari program MEQR Kemenag. Bantuan itu diberikan dalam bentuk dana/block grant dengan total yang telah disalurkan sebesar Rp 306.645.000.000.

”Bantuan ini diberikan kepada pokja untuk merealisasikan program-program yang telah dirancang. Yakni penguatan dan perluasan akses kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan madrasah,” kata Muhammad Ali Ramdhani dalam keterangan tertulisnya.

Ali Ramdhani merinci, pada 2021, total penerima manfaat berjumlah 4.800 kelompok kerja dengan anggaran mencapai Rp 113.280.000.000 dan menyasar 71.379 guru/tenaga pendidik madrasah. Kemudian 2022, total penerima manfaat berjumlah 4.373 kelompok kerja dengan anggaran mencapai Rp104.865.000.000 dan menyasar 80.286 guru/tenaga pendidik madrasah.

”Selanjutnya 2023, total penerima manfaat berjumlah 3.568 kelompok kerja dengan anggaran mencapai Rp 88.500.000.000 dan menyasar 64.751 guru/tenaga pendidik madrasah,” kata Muhammad Ali Ramdhani, Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu.

Dengan demikian, kata Ali Ramdhani, total keseluruhan dari 2021 hingga 2023, penerima manfaat berjumlah 12.741 kelompok kerja, dengan anggaran mencapai Rp 306.645.000.000 dan menyasar 215.416 guru/tenaga pendidik madrasah.

Sementara itu, Ketua Project Management Unit Realizing (PMU) REP-MEQR Abdul Rouf menambahkan, pemberian bantuan kepada kelompok kerja digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Yang paling penting adalah membangun komunitas belajar guru yang paling dekat dengan tempat kerja mereka.

”Bantuan 2021 hanya diberikan kepada 21 provinsi, 13 provinsi lain baru mendapatkan akses bantuan pada 2022. Pada 2021 pekat bantuan menargetkan 4.800 pokja, namun berhasil mencapai 4.828 pokja,” tutur Abdul Rouf.

Adapun sebaran wilayah per provinsi penerima bantuan 2021 dan penambahan 13 provinsi pada 2022. Provinsi penerima bantuan sejak 2021 Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta Banten, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Lalu provinsi penerima bantuan sejak 2022 yaitu Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.