285 Anggota DPR Absen Dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad itu dihadiri oleh 27 orang dewan mengikuti secara fisik dan 263 dewan mengikuti secara virtual. Sisanya, sekitar 285 anggota dewan absen.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI telah hardir pada permulaan rapat paripurna telah ditandatangani oleh 27 orang fisik dan 263 virtual. Dengan total 290 dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Sufmi Dasco.

"Dengan demikian kuorum telah tercapai," sambungnya seraya membuka Rapat Paripurna.

Berdasarkan agenda dari Kesetjenan DPR-RI, Rapat Paripurna ke-20 DPR RI ini merupakan rapat penutupan masa persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya menyampaikan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja disahkan harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.

“Saya atas nama Pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah berkomitmen untuk bekerja optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya yang dilakukan di masa sidang ini,” ujar Puan dalam pidato penutupan masa sidang DPR.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini secara khusus menyinggung soal fungsi legislasi yang telah dilakukan dewan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ini. Puan mengungkap, DPR telah berhasil mengesahkan UU TPKS yang sudah digagas sejak satu dekade lalu.

“Semangat pembentukan Undang Undang TPKS, selain memenuhi kebutuhan hukum nasional juga untuk memberikan pelindungan bagi korban serta pemenuhan hak-hak korban secara tepat, cepat dan komprehensif,” tuturnya,

“Kehadiran Undang-Undang ini agar menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual,” lanjut Puan.

Selain mengesahkan UU TPKS, DPR dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 juga telah melakukan Pengambilan Keputusan terhadap tiga Rancangan Undang Undang sebagai Usul Inisiatif DPR RI. Ketiga RUU tersebut terkait dengan pemekaran wilayah di Provinsi Papua.

Selain itu, pada masa persidangan ini DPR melalui Komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait tengah melakukan Pembahasan RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I. Pembahasan RUU dalam Pembicaraan Tingkat.

Sejumlah RUU itu di antaranya, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; RUU tentang Penanggulangan Bencana; RUU tentang Aparatur Sipil Negara; RUU tentang Hukum Acara Perdata; RUU tentang Praktik Psikologi; RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan; RUU tentang Landas Kontinen

Puan mengatakan, tugas legislasi merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama, Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, menurut Puan, kinerja legislasi harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.

“DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan produk legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya utk memajukan kesejahteraan rakyat serta produk legislasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia,” papar mantan Menko PMK itu.