Vaksinasi di Sorong Dibubarkan Satpol PP, NasDem Berang

JawaPos.com - Sikap Satpol PP Kota Sorong, Papua Barat, yang membubarkan vaksinasi masal menuai reaksi keras. Setelah warga yang memprotes arogansi aparat, Partai NasDem turut menyesalkan arogansi yang ditunjukkan penguasa daerah.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali menegaskan hukum tertinggi di saat bencana seperti saat ini adalah keselamatan rakyat. Arogansi yang ditunjukkan oleh pemerintah pada level apapun berpotensi menggadaikan keselamatan rakyat. Karena itu Ahmad Ali memprotes keras pertunjukan arogansi di saat upaya penyelamatan rakyat sedang dipikul secara gotong royong oleh masyarakat.

"Partai NasDem menginisiasi vaksinasi masal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19 adalah sejatinya musuh kemanusiaan," katanya, melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/8).

Lebih jauh Ahmad Ali mengatakan, program vaksinasi masal yang diinisiasi partai NasDem adalah upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Partai NasDem telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi pelaksana vaksinasi. Menurutnya, aparat Satpol PP yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lainya harus ditindak.

"NasDem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi, tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami minta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini," tegas Ali.

Politisi asal Sulawesi Tengah ini mengatakan terus mengawal program vaksinasi masal yang dilakukan partainya di berbagai daerah. Dia menegaskan pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Arogansi birokrat seperti yang terjadi di Kota Sorong ini jangan sampai terulang. Mereka harus paham dimana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi," tegasnya.

"Kalau ada kelompok masyarakat berusaha membantu pemerintah dengan segala daya upayanya, maka konyol jika secara arogan menghentikannya. Mereka mau mengumpulkan surat tanpa menyelematkan rakyat?" gugatnya.

Ahmad M Ali yang juga ketua Fraksi NasDem DPR itu akan mengambil langkah lebih serius jika upaya penyelamatan rakyat Kota Sorong dan kota-kota lainnya dari bahaya Covid-19 dihalangi.

"Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi masal. Tapi, kalau yang demikian terjadi berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari Covid-19, kami tidak ragu untuk melawannya. Kami minta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi masal di Kota Sorong," tutupnya.

Seperti diketahui, Partai NasDem menggelar vaksinasi Covid-19 secara masal bagi warga di Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (21/8). Namun acara vaksinasi yang digelar di Terminal Remu itu sempat diwarnai adu mulut antara panitia dengan petugas Satpol PP setempat hingga akhirnya dibubarkan.