LaporCovid19 Minta Pemda Serius Awasi Sekolah yang Melanggar Aturan

JawaPos.com - LaporCovid19 mengatakan, terdapat sejumlah laporan dari masyarakat terkait sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Padahal dijelaskan, untuk wilayah level 3 dan 4 masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Terdapat 29 laporan yang diterima dan 17 persen sekolah dikatakan pernah menjadi klaster Covid-19 dan 52 persen abai protokol kesehatan. Untuk itu, Relawan LaporCovid19 Diah Dwi Putri pun meminta pemerintah daerah selaku pemegang kendali wilayah untuk dapat melakukan pengawasan dengan benar, sanksi tegas juga perlu diberikan.

"Pemerintah daerah melakukan monitoring dan pengawasan pada wilayah sekolah, termasuk memberikan sanksi tegas kepada sekolah dan aparatur yang melanggar aturan, bukan hanya sebatas memberikan peringatan tanpa monitoring regular," tegas dia dalam telekonferensi pers, Minggu (1/8).

Baca Juga: 29 Sekolah Diduga Langgar PPKM, 17 Persen Pernah Jadi Klaster Covid-19

Lalu, apabila PPKM tidak diperpanjang, pihaknya mendesak agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menunda PTM hingga kasus terkendali. Artinya, positifity rate di bawah 5 persen dalam beberapa minggu, sesuai dengan rekomendasi WHO dan dilakukan PJJ.

Dalam penyelenggaraan itu, Kemendikbud harus mendorong inovasi penyesuaian dan perbaikan serta memberi pedoman pembelajaran daring yang efektif. Sebab, transfer ilmu sangat penting untuk generasi muda.

"Jadi harus dipaksa dipastikan bahwa prosesnya juga efektif dan maksimal, oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk mendorong inovasi penyesuaian dan perbaikan dengan cara upgrade kemampuan yang mendukung kegiatan belajar mengajar," terangnya.

Kemudian jika sudah terlihat terkendali, dari jauh hari pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi kepada orang tua murid terkait risiko Covid-19 pada anak secara transparan. Dengan itu, orang tua murid dapat mengambil keputusan untuk membolehkan anaknya sekolah atau tidak.

"Transfer ilmu sangat penting, tapi kesehatan yang perlu diprioritaskan," pungkasnya.