Diduga Terima Uang dari Edhy Prabowo, KPK Sita Rekening Koran Belista

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa penyanyi Betty Elista alias Belista. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.

"Kamis (18/3/2021) Tim Penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan pada saksi Betty Elista (penyanyi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/3).

Ali menyampaikan, penyidik lembaga antirasuah menyita rekenin koran bank milik Belista. Diduga terdapat aliran uang suap benur dari Edhy Prabowo.

"Adapun pada yang bersangkutan dilakukan penyitaan rekening koran bank yang diduga ada aliran sejumlah uang dari tersangka EP (Edhy Prabowo) melalui tersangka AM (Amiril Mukminin).

Meski demikian, Edhy mengklaim tidak mengenal sosok penyanyi Betty Elista yang diduga turut menerima aliran uang dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster alias benur.

"Siapa? Nggak kenal," singkat Edhy usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, akan membuka perkara hukum yang menjeratnya di muka persidangan. "Nanti di persidangan aja biar enak," ujar Edhy.

Penyidik KPK baru menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benur. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://youtu.be/sByJGRV5Lf0