Transparansi Kasus Virus Korona Tak Bisa Lepas dari Urusan Politik

JawaPos.com - Pemerintah pusat dan daerah didesak oleh publik untuk selalu transparan dalam mengumumkan sebaran kasus virus korona COVID-19 di tanah air. Kasus yang jumlahnya semakin bertambah dengan kasus kematian sebanyak 5 orang, semakin membuat masyarakat panik. Gelombang media sosial sudah menyerukan opsi locked down.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof Hasbullah Thabrany menegaskan urusan transparansi data memang menyangkut manajemen dalam membuka data. Sayangnya kondisi masyarakat yang sensitif, membuat pemerintah dilema dalam membuka semua data lebih transparan.

"Kalau dari manajemen memang perlu dibuka informasinya, supaya masyarakat bisa tahu di mana saja persebarannya. (Tapi) Kondisi masyarakat memang sensitif," katanya kepada JawaPos.com baru-baru ini.

Disamping itu, Prof Hasbullah, masalah manajemen dan transparansi data virus korona tak bisa lepas dari urusan politik. Ia melihat, saat ini kebijakan para pemimpin daerah yang mengumumkan di wilayahnya, itu juga karena ada desakan warganya.

"Memang masalah manajemen di daerah ini tak bisa lepas dari urusan politik. Di mana tiap pemimpin daerah merasa terdesak juga membuka karena masyarakat sudah menuntut. Memang ada plus minusnya," katanya.

Baginya, transparansi data atau membuka lokasi mana saja yang ada positif virus korona diperlukan. Sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati untuk melakukan pencegahan. Meski begitu, untuk data identitas pasien tetap harus selalu dijaga kerahasiaannya.

"Ini semua masalah manajemen dan harus lebih berhati-hati menyampaikannya," ungkapnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=yNnCfdqZVKA

https://www.youtube.com/watch?v=0SinELPXYC8

https://www.youtube.com/watch?v=HhZjge6lJ78