Sujanarko, Penerima Satyalancana Wira Karya yang Tak Lulus TWK

JawaPos.com - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko dikabarkan termasuk ke dalam 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sujanarko yang sempat mengikuti seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023 ini sempat menerima piagam tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo, berupa tanda kehormatan Satya Lancana Wira Karya pada Oktober 2015 lalu.

Penulis Novel 'Negeri Para Bedebah', Tere Liye mengomentari ketidaklulusan Sujanarko menjadi ASN. Dia menyesalkan, Sujanarko yang mendapat penghargaan berupa Satyalancana Wira Karya tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan status pegawai KPK.

"Salah satu pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan adalah penerima Satyalancana Wira Karya, yaitu Sujanarko. Posisi dia adalah Direktur PJKAKI KPK, dia ada di nomor 38 dari daftar pejabat struktural di website KPK," kata Tere Liye dalam keterangannya, Senin (10/5).

Sujanarko sempat mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periodse 2019-2023, tetapi nasibnya belum beruntung, dia gagal menjadi Pimpinan KPK. Sujanarko juga pernah mengusulkan ide yang dinilai sangat menarik, mengusulkan gratifikasi seks masuk dalam tindak pidana korupsi.

"Jangan keliru, koruptor-koruptor itu memang dekat dengan hal-hal beginian. Sujanarko ini memang unik, dia lulusan sarjana elektro, dan pernah menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN. Boleh jadi, saat jadi ketua serikat pekerja inilah, panggilan hatinya datang, lantas dia banting setir, ingin mengabdi di KPK. Maka bergabunglah dia di KPK sejak 2004, sampai sekarang," ungkap Tere Liye.

Penulis novel 'Hafalan Salat Delisa' ini juga menyayangkan, Sujanarko tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Padahal posisinya sebagai Direktur di KPK, pernah mendapat Satyalancana dan mengabdi selama 17 tahun di KPK.

"Ternyata dia tidak cukup memiliki wawasan kebangsaan. Kok bisa? Begitulah. Karena boleh jadi yang mengetes memang levelnya penerima bintang semua, lebih tinggi dibanding Satyalancana atau mungkin lebih tinggi dibanding itu. Super-super berwawasan kebangsaan," ungkap Tere Liye.

"Ehem saya khawatir, bahkan jika 'Pahlawan Nasional' di tes oleh mereka, jangan-jangan Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro juga tidak lolos tes sakti tersebut. Lebay? Well, kita tidak pernah tahu toh? Kamu yang ngetes sakit hati baca kalimat ini? Silakan. Ini negara demokrasi. Semua orang bebas berpendapat bukan? Oh, atau kalimat Tere Liye barusan ini melanggar hukum dan benar-benar tidak berwawasan kebangsaan? Baiklah, kamu bisa pakai UU ITE. Terserah kamu," imbuhnya.

Meski demikian, Tere Liye akan kembali mendorong Sujanarko untuk kembali mengikuti seleksi calon Pimpinan KPK.

"Semoga periode-periode berikutnya, anggota DPR, rezim telah berganti. Tenang, untuk jadi Ketua KPK, tidak perlu ada tes wawasan kebangsaan yang akan bertanya kamu mau lepas jilbab, kamu qunut atau tidak, kamu Islam apa, kamu setuju nikah beda agama, dan lain-lain," pungkas Tere Liye.

Sebagaimana diketahui, sejak 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerjasama dengan BKN RI telah melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai. Terdapat dua orang diantaranya tidak hadir pada tahap wawancara.

Baca juga: Beredar Surat 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dinonjobkan

Pelaksanaan asesmen pegawai KPK bekerjasama dengan BKN RI telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang. Sedangkan pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang.