alexametrics

Polemik Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN, Perkom Lampaui Undang-Undang

7 Mei 2021, 17:10:17 WIB

JawaPos.com – Ancaman pemberhentian terhadap 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terus disorot. Dasar untuk menyeleksi pegawai yang akan alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) dipertanyakan.

Anggota Koalisi Save KPK Asfinawati mengatakan, pegawai KPK sesuai dengan UU hanya bisa diangkat sebagai pegawai karena memiliki keahlian. Dengan demikian, TWK yang dilaksanakan berlandasan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak relevan dijadikan acuan pemberhentian pegawai yang tidak lolos asesmen TWK. ”Artinya, dengan perkom ini, Pak Firli dan kawan-kawan telah melampaui apa yang ditulis dalam UU dan PP (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, Red),” kata Asfinawati kemarin (6/5).

Dia menyebutkan, ada semacam skenario memberangus orang-orang kritis di tubuh komisi antirasuah tersebut. Mengingat, sebagian besar nama yang ditengarai masuk daftar tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK adalah pegawai yang aktif menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK. Hal itu juga terkait dengan rentetan pelemahan KPK selama dua tahun belakangan. ”Ini tindakan balasan (dari kelompok yang menginginkan pelemahan KPK, Red),” imbuh ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

Di sisi lain, Wakil Ketua Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Pendidikan Indonesia (PKPP Wasbang UPI) Warlim Isa menyatakan, tes wawasan kebangsaan perlu dilakukan ketika pegawai sebuah lembaga/instansi pemerintah alih status menjadi ASN. Sebab, tes tersebut digunakan untuk mengukur integritas, netralitas, dan antiradikalisme. ”Secara peraturan perundang-undangan, yang dilakukan KPK sebagai institusi negara itu benar,” jelasnya.

Mengenai keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), itu merupakan kebijakan KPK. Di lembaga lain, unsur-unsur tersebut mungkin tidak sampai dilibatkan. Itu dilakukan lantaran dalam struktur kepegawaian ada status penyidik yang dianggap memiliki kompetensi khusus.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Patuhi Putusan MK

Editor : Ilham Safutra

Reporter : tyo/han/c19/fal

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads