Jadi Alat Negara, TNI-Polri Tak Boleh Terlibat Diskusi Politik Praktis

JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegur personel TNI-Polri dan juga keluarganya agar tidak sembarangan mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal.

"Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara. Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (2/3).

"Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata.

"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekan negara atau pemerintah," tegas Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, TNI-Polri sebagai alat negara harus patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Termasuk soal perpindahan ibu kota negara (IKN).

"Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah bukan sebaliknya. Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi," ujar Hasanuddin.

Sebelumya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.

Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.

"Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," pungkas Jokowi.