Ngotot Islah, Gus Yahya Ajak Seluruh Pengurus NU Siapkan Muktamar Ke-35 untuk Selesaikan Konflik Internal

JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengajak Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk melakukan islah atau rekonsiliasi sebagai jalan keluar guna mengakhiri perpecahan yang terjadi di internal PBNU.

"Saya menyatakan bahwa saya siap mengupayakan islah," kata Gus Yahya di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Rabu (24/12).

Ia juga mengajak seluruh pengurus NU di semua tingkatan untuk bersama-sama menyiapkan pelaksanaan Muktamar ke-35 secara sah, bermartabat, dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Mari kita bersama-sama, dalam semangat musyawarah, menyiapkan Muktamar yang legitimate dan sesuai dengan AD/ART sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menegaskan, dinamika yang terjadi belakangan ini tidak seharusnya berujung pada perpecahan berkepanjangan yang dapat merusak NU sebagai rumah besar bersama. Menurutnya, energi organisasi seharusnya difokuskan pada khidmah dan kerja-kerja keumatan, bukan tersedot oleh konflik internal.

Ia pun mengajak seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk tetap bekerja mengurusi jamiyah dan menjaga roda organisasi berjalan sebagaimana mestinya, tanpa terpengaruh ketegangan yang sedang berlangsung.

“Untuk itu, saya mengajak semua pihak, termasuk diri saya sendiri, untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan (ukhuwah),” tegasnya.

Disisi lain, terkait beredarnya Surat Tabayun Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya menilai bahwa isi surat tersebut memiliki konteks yang saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah.

“Jika kita bersedia melihat dan memahami keseluruhan konteks tersebut secara utuh dan jujur, maka akan tampak dengan sangat nyata bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah di Hotel Aston pada 20 November 2025 beserta seluruh keputusan turunannya, hingga klaim penetapan Penjabat Ketua Umum, adalah tindakan yang tidak memiliki dasar,” cetusnya.

Selain tidak memiliki dasar yang kuat, lanjutnya, rangkaian keputusan tersebut juga bertentangan dengan AD/ART NU sehingga batal demi hukum.

“Oleh karena itu, sebagai mandataris Muktamar yang bertanggung jawab menjaga konstitusi jamiyah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya, bukan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.