Sebagai salah satu kota metropolitan, kebutuhan tempat tinggal yang layak menjadi hal penting untuk dipenuhi di Surabaya. Hal itu berpengaruh pada ketersediaan lahan. Semakin hari harga lahan terus mengalami peningkatan. Akibatnya, tak sedikit warga Surabaya yang hingga kemarin (30/5) memilih tinggal di hunian vertikal.

---

JUMLAH lahan yang terus berkurang dan berharga mahal berdampak pada backlog atau kebutuhan akan tempat tinggal. Di Surabaya, kebutuhannya mencapai 12.000 kartu keluarga (KK).

”Berdasar itu, Pemkot Surabaya memutuskan berfokus pada pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami),” ucap Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad kemarin.

Rusunami dengan pola surat keterangan guna bangunan (SKGB) rencananya dibangun di wilayah Surabaya Barat. Tepatnya di Kelurahan Babat Jerawat dan Kelurahan Sememi.

’’(Rencana pembangunan) lainnya ada di Tambak Wedi dan Wonorejo,’’ tutur Irvan. Perencanaan tersebut sudah dilakukan mulai tahun ini. Pihak pemkot bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pertumbuhan hunian vertikal tidak hanya dipengaruhi pemerintah. Hunian yang digagas pihak swasta juga terus berkembang. Surabaya Barat menjadi salah satu kawasan paling berkembang di bidang hunian vertikal dibandingkan area Kota Pahlawan lainnya.

Ketua Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Jawa Timur Ariyanto Hermawan mengatakan, ada dua proyek pembangunan apartemen baru di Surabaya Barat yang target pengerjaannya tahun ini. ”Di tahun depan, ada tiga proyek pembangunan,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, tingkat hunian apartemen milik swasta saat ini berkisar 50 persen. ”Di paro pertama 2020 pernah menurun sekitar 40 persen. Namun, perlahan naik kembali ke sebelum pandemi di angka 50 persen hingga saat ini,” ujarnya. Hal itu menunjukkan makin banyak warga yang tinggal di hunian vertikal.

Sementara itu, jumlah penduduk yang terus bertambah juga memengaruhi perkembangan kebutuhan permukiman.