Pasca Kecelakaan Kapal, Kemenhub Usulkan Tambahan Anggaran Rp 13,25 Triliun untuk Tingkatkan Keselamatan Layanan Perintis

JawaPos.com – Keselamatan dan layanan keperintisan di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP) tetap menjadi prioritas Kementerian Perhubungan. Saat ini, Kemenhub telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mendukung aksesibilitas nasional serta menjamin pelayanan transportasi yang profesional dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Rabu (9/7) sore.

“Perintis masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, mengingat rute-rute tersebut secara ekonomis belum memadai. Kemudian revitalisasi pelabuhan dan bandara yang seiring waktu ada penurunan daya dukung, kami ingin tetap bisa digunakan sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.

Untuk mengakomodasi pemenuhan fasilitas keamanan dan keselamatan transportasi serta layanan keperintisan tersebut, Kemenhub telah mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun. Dengan begitu, total pagu 2026 berubah menjadi Rp37,66 triliun atau 77,02% dari kebutuhan pagu sebesar Rp48,88 triliun.

“Kami berharap kita tidak ketinggalan zaman untuk senantiasa memperbarui atau memodernisasi transportasi kita. Banyak hal yang perlu kita lakukan walaupun dengan anggaran yang efisien. Ada hal yang krusial misalnya kaitannya dengan navigasi. Hal-hal modernisasi untuk keselamatan, untuk keamanan, itu selalu menjadi prioritas kita,” sebut Menhub Dudy.

Menhub Dudy juga berbicara soal kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang terjadi di Perairan Selat Bali, Ketapang, Banyuwangi, pada Rabu (2/7). Menhub mengatakan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memperpanjang operasi pencarian dan penyelamatan selama tiga hari.

“Mohon doanya dari masyarakat Indonesia. Kami upayakan yang terbaik untuk menemukan korban. Setiap kecelakaan akan menjadi bahan evaluasi kami, tapi yang bisa kami sampaikan, ketika kapal dimodifikasi, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan dinilai lembaga independen,” urainya.

Menurutnya, Biro Klasifikasi Indonesia yang menentukan kapal tersebut layak atau tidak, apakah untuk ke depannya masih boleh ada perubahan atau tidak. Karena perubahan atau modifikasi kapal lazim di dunia perkapalan, dan sudah diatur aturan pelayaran internasional,” urainya.

Pada kesempatan yang sama, Menhub Dudy juga membahas terkait keselamatan jalan, terutama truk over dimension over loading (ODOL). Menurutnya, penanganan ODOL perlu dilakukan sesegera mungkin agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Saat ini, Kemenhub terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Korps Lalu Lintas yang melakukan sosialisasi serta Jasa Marga terkait pemasangan perangkat Weight In Motion (WIM) dan penyatuan data.

“Kami peduli pada sopir baik keselamatan dan kesejahteraannya. Jadi seharusnya para sopir tidak perlu terlalu khawatir karena yang berkaitan dengan over dimensi tidak hanya melibatkan satu pihak saja, tapi akan dicari sampai siapa yang inisiatif melakukan perubahan dimensi tersebut. Penegak hukum akan melihat sampai ke belakang, bagaimana dimensi diubah. Seperti itu yang disampaikan Korlantas,” terangnya.